REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Tim Hukum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membeberkan kejanggalan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memproses perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyebut kejanggalan pertama yakni saat KPK memeriksa eks penyidiknya sendiri.

"Tentang keganjilan penyidik memeriksa mantan penyidik," kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Ronny juga mengamati munculnya upaya KPK mendramatisasi penggeledahan yang secara substansi penyidik tidak menemukan apa-apa.

"Tentang dramatisasi melalui penggambaran koper. KPK berdalih agar aman, namun logika akal sehat publik tidak dapat menerima alasan mengapa penyidik perlu sebuah koper untuk sekadar menyimpan atau mengamankan sebuah USB flash disk dan sebuah buku catatan kecil. Kami melihat ini bagian dari rangkaian penggiringan opini yang terus terjadi sejak pemanggilan pertama dan kedua Sekjen yang disertai dengan penyitaan handphone," ujar Ronny.

Ronny memandang penggeledahan tersebut menunjukkan KPK tidak mempunyai bukti yang cukup saat mentersangkakan Hasto Kristiyanto. Lalu, lanjut Ronny, ia juga menyoroti kebocoran surat perintah penyidikan (sprindik) yang bahkan juru bicara KPK sendiri tidak tahu.

Menurut Ronny, hal itu merupakan salah satu bukti KPK edisi ini masih bisa diremote oleh pihak-pihak di luar KPK.

"Mas Hasto ditetapkan tersangka terlebih dahulu baru membangun konstruksi hukum karena dari keterangan saksi-saksi yang dipanggil menyampaikan di media tidak ada hal yang baru sehingga kamu menduga tetapkan tersangka baru mencari-cari keterangan saksi dan alat bukti," ucap Ronny.

Diketahui, KPK menggeledah rumah Hasto pasca berstatus tersangka di Perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, Nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat.

Penetapan tersangka terhadap Hasto ialah pengembangan dari perkara dugaan suap PAW DPR RI yang melilit eks calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku. Harun Masiku belum tertangkap meski sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika