REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mencatatkan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai hingga Rp 75,8 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, angka tersebut merupakan akumulasi APBN dari tahun 2022 sampai 2024.
"Pada 2024, sebanyak Rp 43,3 triliun telah dibelanjakan untuk IKN, ini adalah realisasi 97,3 persen dari total pagu Rp 44,5 triliun. Belanja sudah mulai dari 2022, pada 2022 realisasinya Rp 5,5 triliun, 2023 Rp 27 triliun, dan 2024 Rp 43,4 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).
Pemanfaatan anggaran tersebut diperuntukkan untuk berbagai kebutuhan. Antara lain, pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kemenko, dan kementerian lain serta gedung OIKN, pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.
Selain itu, kata Suahasil, juga untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, dan bandara IKN, serta untuk penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku, Semoi, Embung KIPP. Pun pembangunan untuk pengendalian banjir IKN juga sudah dilakukan.
Suahasil menyebut, pembangunan IKN dengan puluhan triliun rupiah yang dialokasikan tersebut telah memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan, terutama di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Terbukti pertumbuhan Kaltim di atas nasional 5 persen.
"Pertumbuhan ekonomi pada 2023 di Kalimantan menjadi yang tertinggi. Pada 2022 pertumbuhan ekonomi Kalimatan 4,5 persen, naik menjadi 6,2 persen di 2023, dan hingga kuartal III/2024 angkanya 6,2 persen (qtq)," jelas Suahasil.
Pertumbuhan tersebut, lanjut Suahasil, bahkan terealisasi di saat harga banyak komoditas mengalami tekanan, termasuk komoditas hasil dari Kalimantan. Namun, hal itu menjadi suatu prestasi karena pertumbuhan ekonomi di Kalimantan ternyata masih terjaga.
"Pertumbuhan pengangguran terbuka menurun dari 5,71 persen di 2022 menjadi 5,31 persen di 2023 dan 5,14 persen di 2024. Dan lapangan kerja juga meningkat 129 ribu pekerja (2022 sebanyak 1,85 juta, 2023 menjadi 1,98 juta). Ini adalah bentuk dari APBN dan APBD yang bekerja sama membangun daerah," terang Suahasil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika