REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding di Kantor Kementerian P2MI, Pancoran, Jakarta Selatan. Kedua pihak berkomitmen memperkuat sinergi antara dalam mengoptimalkan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

Menteri Abdul Kadir Karding memberikan dukungannya terhadap berbagai program yang diusung Apjati. "Kami mendukung penuh program kerja Apjati yang tidak hanya meringankan tugas pemerintah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelindungan PMI dan optimalisasi penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri," ujar Karding dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini menjelaskan, pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahimi, perkenalan jajaran pengurus baru, serta pemaparan fokus kerja organisasi ke depan. Dia menjelaskan, Apjati berencana membuka perwakilan di 20 negara prioritas penempatan PMI.

Langkah itu sekaligus penegasan komitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga pelatihan, sertifikasi pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Said juga menekankan pentingnya memberikan masukan terhadap regulasi yang mendukung keberlangsungan penempatan dan pelindungan PMI.

"Kami siap mendukung pemerintah dalam pembentukan regulasi terkait penempatan dan pelindungan PMI, sekaligus membangun kolaborasi strategis dengan lembaga pelatihan kerja, sertifikasi profesi, serta organisasi pekerja internasional seperti ILO dan IOM," ujar Said.

Adapun fokus Apjati ada enam, yaitu perbaikan dan ekspansi pasar penempatan, seperti di Timur Tengah dan Taiwan; penguatan perlindungan PMI; penguatan kapasitas dan pendampingan untuk P3MI; digitalisasi ekosistem pekerja migran; serta peningkatan jumlah tenaga skill dan standardisasi pelatihan. "Dan pemutakhiran regulasi dan kebijakan pemerintah," ucap Said.

Ikuti Whatsapp Channel Republika