REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah mengajukan pengunduran diri sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Aktivis Sosial Yogyakarta, Baharuddin Kamba pun menanggapi terkait keputusan Gus Miftah untuk mundur dari jabatannya tersebut.

Menurut Kamba, keputusan untuk mundur dari jabatan tersebut layak diapresiasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sikap gentleman sebagai pejabat publik. Kamba menuturkan, tidak pantas dan tidak layak bagi pejabat mengumpat kata kasar kepada masyarakat kecil.

“Sebagai pejabat publik seharusnya mundur karena tidak pantas dan tidak layak bagi pejabat mengumpat kata kasar kepada masyarakat kecil yakni penjual es teh, apalagi di hadapan banyak orang,” kata Kamba, Jumat (6/12/2024).

Kamba pun menekankan bagi pejabat publik yang melakukan kesalahan untuk segera meminta maaf kepada publik, tanpa harus menunggu perintah dari pimpinannya. Dengan adanya kasus ini, menurutnya dapat menjadi pelajaran banyak pihak agar tidak merendahkan orang lain, khususnya bagi pejabat publik.

“Selama dia tidak korupsi, tidak mengambil yang bukan haknya, dan tidak merugikan orang lain, kita tetap menghormatinya dan menghargainya, bukan merendahkannya,” jelas Kamba.

Kamba pun berharap Presiden Prabowo Subianto ke depannya tidak salah memilih pejabat yang membantunya di Kabinet Merah Putih. Rekam jejak dan jejak digital, katanya, harus dilakukan secara matang dan tuntas.

“Jangan sampai kasus yang dilakukan oleh Miftah ini kembali terjadi lagi,” ucap Kamba.

Selain itu, ia juga berharap Presiden Prabowo tidak memberikan jabatan baru kepada Gus Miftah. “Karena tidak ada jaminan ketika diberikan jabatan baru tidak melakukan tindakan hal yang sama. Dan seharusnya jika ditawarkan jabatan baru, Miftah menolaknya,” ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika