REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana harus dievaluasi. Hal itu menyusul Miftah ucapan kepada seorang penjual es teh ketika mengisi ceramah di Magelang, Jawa Tengah.
Dia pun menyayangkan adanya ucapan-ucapan dari Miftah yang dinilai kurang baik tersebut. Apalagi, kata dia, ucapan seperti itu justru dilontarkan oleh seorang pemimpin. "Kita menyayangkan kalau ada mungkin pernyataan-pernyataan yang tidak baik," kata Budisatrio di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, Gerindra pun menerima masukan dan kritik dari masyarakat terkait adanya permintaan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah Maulana dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden.
"Kita serahkan keputusan-keputusan kalau ada," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu.
Sebelumnya, viral di media sosial soal ucapan Miftah Maulana saat mengisi suatu pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Ucapan tersebut dinilai sebagian besar masyarakat telah melecehkan seorang warga penjual es teh.
Bahkan, di media sosial X dan Instagram, masyarakat mengecam ucapan Miftah karena dinilai tidak mencerminkan seorang penceramah/dai yang semestinya memberikan kesejukan.
Miftah Maulana ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di Kabinet Merah Putih.
Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran kepada Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, atas pernyataannya kepada pedagang es teh bernama Son Haji yang sempat viral di media sosial.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam pernyataannya kepada wartawan melalui video yang diterima di Jakarta, Rabu.
"Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika