REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Mantan menteri pertahanan Israel Moshe Yaalon menuduh tentara Israel melakukan “pembersihan etnis” di Jalur Gaza. Langkah Israel telah memicu protes bahkan di dalam negeri.
“Jalan yang kita lalui adalah penaklukan, aneksasi, dan pembersihan etnis,” kata Yaalon dalam sebuah wawancara di saluran swasta DemocratTV.
Ketika ditanya tentang penilaian 'pembersihan etnis', ia melanjutkan: “Apa yang terjadi di sana? Tidak ada lagi Beit Lahia, tidak ada lagi Beit Hanoun, tentara melakukan intervensi di Jabalia dan kenyataannya tanah tersebut dibersihkan dari orang-orang Arab.”
Bagian utara Jalur Gaza, yang mencakup wilayah yang disebutkan Yaalon, telah menjadi sasaran serangan Israel sejak 6 Oktober. Israel mengeklaim ingin mencegah kelompok militan Palestina Hamas berkumpul kembali.
Yaalon, 74, adalah panglima tentara Israel antara tahun 2002 dan 2005, tepat sebelum penarikan sepihak Israel dari Gaza.
Dia menjabat sebagai menteri pertahanan dan wakil perdana menteri sebelum mengundurkan diri pada tahun 2016 karena perbedaan pendapat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Israel langsung marah atas komentarnya. Otoritas Zionis seperti kebakaran jenggot.
Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir mengatakan 'memalukan' bagi Israel memiliki sosok seperti panglima militer dan menteri pertahanan.
Partai Likud Netanyahu yang pernah menjadi anggota Yaalon, mengecam pernyataan kosong dan tidak jujur tersebut, dan menyebutnya sebagai “hadiah untuk ICC dan kubu musuh Israel.
Pernyataan tersebut merujuk pada Pengadilan Kriminal Internasional yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Gaza.
Awal bulan ini, komite khusus PBB menunjuk pada “banyaknya korban sipil dan kondisi yang mengancam jiwa yang sengaja diterapkan pada warga Palestina.”
"Penuntutan Israel atas perang di Gaza konsisten dengan karakteristik genosida,” kata komite tersebut, yang merupakan penggunaan pertama kata tersebut oleh PBB dalam konteks perang saat ini di Gaza.
Israel telah menolak penilaian PBB tersebut dan menyebutnya sebagai kepalsuan anti-Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika