Kamis 28 Nov 2024 16:09 WIB

Stafsus Erick Thohir Sebut Ada Surat Palsu Penunjukan Komisaris

Orang yang akhirnya kena bohongi atau kena tipu bisa menghubungi polisi.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Erik Purnama Putra
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Mahendra Sinulingga.
Foto: .
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Mahendra Sinulingga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum tertentu melalui surat palsu penunjukan komisaris di BUMN maupun anak dan cucu usahanya. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengungkapkan pihaknya telah menemukan kasus seperti itu baru-baru ini.

"Kami menemukan beberapa penipuan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab yang membuat surat palsu seakan-akan menunjuk seseorang menjadi komisaris, baik di BUMN maupun anak dan cucu perusahaan BUMN," ujar Arya di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Arya meminta masyarakat berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap surat yang mengatasnamakan menteri atau wamen BUMN tanpa konfirmasi resmi dari Kementerian. Arya mengatakan Kementerian BUMN akan menghubungi secara resmi terkait penunjukan somisaris.

"Biasanya, surat penunjukan atau apa pun itu pasti dihubungi oleh Kementerian BUMN. Jadi, kalau tidak ada Kementerian BUMN menghubungi secara resmi, harus menolak atau jangan mudah percaya," ucap Arya.

Dia menjelaskan, upaya penipuan itu menunjukkan adanya indikasi niat untuk menipu orang lain, meskipun hingga saat ini identitas para pelaku belum diketahui. Arya pun mendorong masyarakat segera melaporkan hal tersebut ke kepolisian atau ke Kementerian BUMN.

"Kalau bisa, orang yang sudah dihubungi dan akhirnya kena bohong atau kena tipu bisa menghubungi polisi atau pun kami, sehingga bisa diproses lebih lanjut," ucap Arya.

Kementerian BUMN, lanjut Arya, berharap masyarakat lebih waspada dan segera melaporkan kasus serupa kepada pihak berwajib atau Kementerian BUMN untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut. Arya mengatakan, langkah tegas itu  diambil untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga integritas BUMN dari penyalahgunaan nama yang dapat merugikan berbagai pihak.

"Jadi harus berhati-hati dengan adanya surat-surat palsu yang mengatasnamakan menteri BUMN atau wakil menteri BUMN untuk penunjukan komisaris atau pun jabatan lain di lingkungan BUMN," kata Arya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement