REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta tegas menolak wacana penarikan retribusi kantin sekolah di Jakarta. Pengenaan retribusi hanya akan menambah biaya operasional kantin, yang kemungkinan besar akan diteruskan ke siswa dalam bentuk kenaikan harga makanan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengungkapkan retribusi akan memberatkan siswa, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah. Menurutnya, hal tersebut juga berdampak pada akses siswa untuk mendapatkan makanan bergizi dan terjangkau.

"Kebijakan ini berpotensi mengurangi akses siswa terhadap makanan yang sehat dan terjangkau, yang bertentangan dengan tujuan mendukung pendidikan," kata Wibi dalam keterangannya pada Jumat (22/11/2024).

Wibi mengungkapkan kantin sekolah berfungsi sebagai bagian dari lingkungan pendidikan yang menyediakan kebutuhan pokok siswa dengan harga terjangkau. Menurutnya, memberikan beban retribusi pada kantin bisa menggeser fungsi ini menjadi terlalu berorientasi bisnis.

"Sebagian besar kantin dikelola oleh individu atau keluarga kecil dengan pendapatan terbatas. Beban retribusi bisa membuat mereka kesulitan mempertahankan operasional," ujar Wibi.

Wibi mengatakan wacana kebijakan retribusi kantin bertentangan dengan program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, terutama di lingkungan sekolah.

"Kebijakan ini juga akan berdampak pada gizi dan kesehatan siswa. Kita khawatir untuk menutupi biaya tambahan, kantin mungkin memilih bahan yang lebih murah, yang dapat menurunkan kualitas dan nilai gizi makanan yang disediakan," ucap Wibi.

Legislator Nasdem ini menegaskan pemerintah seharusnya fokus pada kualitas pendidikan. Wibi mengatakan daripada memberlakukan retribusi, pemerintah seharusnya memprioritaskan peningkatan fasilitas sekolah, kualitas tenaga pendidik, dan program gizi siswa.

"Pemerintah seharusnya memberikan pendidikan yang benar-benar gratis. Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip pendidikan yang seharusnya mengurangi beban biaya bagi siswa dan keluarganya," ujat Wibi.

Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan retribusi bukan satu-satunya solusi. Menurutnya, kontribusi retribusi kantin terhadap pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil dibanding sektor lain. Fokus pemerintah bisa diarahkan ke sumber pendapatan yang lebih signifikan tanpa mengorbankan siswa.

"Pemanfaatan aset sekolah bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya melalui sponsor atau program kerja sama yang tidak membebani kantin," ucap Wibi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika