REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengapresiasi disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal hilirisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
"Saya kira bagus sekali ya temanya tentang hilirisasi dan kajian," ucap Wapres memberikan keterangan pers usai menghadiri sidang promosi Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu.
Wapres mengharapkan dari hasil kajian-kajian tersebut program hilirisasi nantinya lebih tepat sasaran dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
"Sehingga kita harapkan ke depan program hilirisasi itu lebih tepat sasaran dan lebih memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi, tidak terjadi ada ketidakadilan untuk daerah, untuk masyarakat. Dengan kajian ini, kan secara komprehensif nanti hal-hal yang belum baik itu bisa diperbaiki," kata Wapres.
Diketahui, Bahlil meraih gelar Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia (UI) dengan predikat cumlaude.
"Tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi Doktor dalam Studi Kajian Stratejik dan Global, dengan yudisium cumlaude," kata Ketua Sidang Promosi Doktor Prof I Ketut Surajaya.
Dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor, Bahlil menjelaskan disertasi yang dirinya ambil berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia".
Dari hasil penelitiannya, menunjukkan ada empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.
Empat masalah tersebut, yaitu ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi serta belum adanya rencana diversifikasi pascatambang.
Dari disertasinya, Bahlil merekomendasikan adanya reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
Bahlil tercatat sebagai mahasiswa doktor pada SKSG UI mulai pada tahun akademik 2022/2023 term 2 hingga 2024/2025 term 1.
Masa studi ini sesuai dengan Peraturan Rektor UI Nomor: 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI pada pasal 14, yang menyebutkan bahwa Program Doktor dirancang untuk 6 (enam) semester, dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
Dengan gelar doktor ini, Bahlil Lahadalia memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan kebijakan, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola sumber daya yang berkelanjutan.
Sidang tersebut diketuai oleh Prof Dr I Ketut Surajaya SS MA, dengan Prof Dr Chandra Wijaya M Si MM. sebagai promotor, serta Dr Teguh Dartanto SE ME, dan Athorm Subroto Ph D sebagai ko-promotor.
Tim penguji terdiri atas para ahli seperti Dr Margaretha Hanita SH MSi, Prof Dr A Hanief Saha Ghafur, Prof Didik Junaidi Rachbini M Sc PhD, Prof Dr Arif Satria SP M Si, dan Prof Dr Kosuke Mizuno.
Turut hadir pada sidang tersebut sejumlah pejabat tinggi, akademisi, dan tokoh industri yang memberikan apresiasi atas pencapaian Bahlil dalam menempuh pendidikan doktor di SKSG UI.
Beberapa di antaranya adalah Wakil Presiden RI Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI Periode 2004–2009 dan 2014–2019 Dr (HC) Drs H Muhammad Jusuf Kalla, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI H Ahmad Muzani S Sos, Wakil Ketua MPR Drs H Kahar Muzakir, dan Dr Lestari Moerdijat SS MM, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dr Ir H Adies Kadir SH M Hum, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H Sultan Baktiar Najamudin S Sos M Si, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Dr H Anwar Usman SH MH, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Sujono Djojohadikusumo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika