REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron 'menyentil' Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut laporan Le Parisien, Macron mengingatkan Netanyahu agar tidak boleh lupa bahwa resolusi PBB yang menciptakan Israel.

"Netanyahu tidak boleh lupa bahwa negaranya diciptakan oleh keputusan PBB. Oleh karena itu, ia tidak boleh membebaskan diri dari keputusan PBB," tulis surat kabar harian Prancis itu mengutip pernyataan Macron di balik pintu tertutup.

Pernyataan Macron merujuk pada Resolusi PBB 181 yang diadopsi pada tanggal 29 November 1947. 

Le Parisien mencatat bahwa pernyataan presiden Prancis tersebut disampaikan terkait operasi Israel di Lebanon selatan dan insiden terkini yang melibatkan Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL). Pasukan IDF menembaki pos-pos UNIFIL di sepanjang perbatasan. Israel meminta pasukan PBB keluar dari perbatasan. Menurut otoritas Zionis, Hizbullah melancarkan serangan dari lokasi dekat pos-pos PBB. 

Kantor Perdana Menteri Israel menanggapi pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa Israel didirikan berdasarkan resolusi PBB. Kantor Netanyahu mengeluarkan peringatan keras dan menyatakan bahwa Israel berdiri di atas dari pejuang. 

"Israel tidak didirikan berdasarkan keputusan PBB, tetapi melalui kemenangan dalam Perang Kemerdekaan, yang diraih oleh para pejuang heroik, banyak di antaranya adalah penyintas Holocaust — termasuk mereka yang berasal dari rezim Vichy di Prancis," kata pernyataan tersebut.

Guterres tolak permintaan Netanyahu

Sementara itu awal minggu ini, Netanyahu meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres agar tentara UNIFIL dievakuasi dari pos mereka di Lebanon selatan.

"IDF telah meminta ini berulang kali dan telah menemui penolakan berulang kali, yang berdampak pada penyediaan perisai manusia bagi teroris Hizbullah," kata Netanyahu.

Guterres menolak seruan Netanyahu untuk evakuasi, sementara juru bicara kepala PBB, Stephane Dujarric. Ia menegaskan, "Pasukan penjaga perdamaian tetap berada di semua posisi, dan bendera PBB terus berkibar."

Ikuti Whatsapp Channel Republika