REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Muhammad Hafil dari Vientiane, Laos
Wapres RI Maruf Amin, dalam pidatonya pada 14th ASEAN–United Nations Summit yang digelar di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Jumat (11/10/2024), secara menyerukan pentingnya pemenuhan hak-hak bangsa Palestina. Dalam forum yang dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) ini, ia menyoroti kondisi Palestina yang terus memburuk.
"Sudah tujuh dekade hak-hak bangsa Palestina tidak dapat dipenuhi. Semakin hari kondisi Palestina tidak semakin membaik, namun semakin memburuk," ujar Wapres.
Di tengah situasi global yang kian penuh ketidakpastian, ia menegaskan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi tantangan serius terhadap multilateralisme dan penegakan hukum internasional.
“Apa yang terjadi di Gaza, Tepi Barat, Ukraina, dan Lebanon merupakan contoh tantangan terhadap multilateralisme dan penerapan hukum internasional secara konsisten,” ujar Wapres.
Untuk itu, ia menyambut baik Resolusi Majelis Umum PBB ES 10/24 dan berharap implementasinya dapat terus dipantau. Menurut Wapres, solusi dua negara harus tetap dikedepankan dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.
“Penyelesaian solusi dua negara harus terus menjadi rujukan utama,” ucapnya.
Selanjutnya, Wapres mendorong penguatan kemitraan antara ASEAN dan PBB sebagai langkah untuk mengembalikan kredibilitas multilateralisme dan hukum internasional.
"Kemitraan ASEAN-PBB harus digunakan untuk mendukung upaya mempertebal saling percaya dan solidaritas global, sebagaimana disebutkan dalam Pakta untuk Masa Depan," tegas Wapres.
Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan apresiasi atas penunjukkan Menteri Luar Negeri RI sebagai utusan khusus Sekjen PBB.
“Saya mengapresiasi kepercayaan Sekjen PBB kepada Menlu Retno Marsudi sebagai Utusan Khusus Urusan Air,” pungkas Wapres.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB H.E. António Guterres beberapa poin penting yang menurutnya perlu mendapat perhatian khusus ASEAN, salah satunya terkait konektivitas.
"Di Asia Tenggara, terkoneksi internet dan kecerdasan buatan, masih terdapat kesenjangan di masyarakat. Setiap negara harus dapat mengakses dan memperoleh keuntungan dari teknologi ini," imbuhnya.
Kedua, terkait masalah keuangan, António Guterres memaparkan bahwa masih banyak negara yang membutuhkan bantuan.
Poin berikutnya, ia mengungkapkan bahwa masalah iklim menjadi salah satu perhatian PBB untuk ASEAN.
"Negara ASEAN merasakan dampak buruk dari iklim, dimana kita membutuhkan aksi yang segera untuk mengatasi isu ini," ujar António.
Terakhir, PBB juga menaruh perhatian besar terhadap perdamaian di ASEAN di masa sulit ini dimana terdapat konflik di sejumlah wilayah.
"Isu Myanmar tetap kompleks, dimana rakyat membutuhkan bantuan dan jutaan orang harus berpindah tempat, serta isu di Rohingya memerlukan solusi yang damai," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika