REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan, Gerakan Non-Blok (GNB) harus terus menggunakan pengaruhnya untuk membantu Palestina yang sampai saat ini masih belum meraih kemerdekaannya. Retno menyoroti pentingnya pengakuan kedaulatan bagi perjuangan rakyat Palestina.
"Pengakuan (kedaulatan) mengobarkan harapan kepada rakyat Palestina, merupakan langkah krusial menuju tercapainya solusi dua negara, serta menciptakan tekanan politis bagi Israel untuk menghentikan kekejamannya,",ucap Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri Komite GNB untuk Palestina yang digelar di sela-sela Sidang ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis (26/9/2024) waktu setempat.
Menurut Retno, negara GNB patut memanfaatkan pengaruhnya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Caranya dengan mengajak semakin banyak negara yang belum mengakui kedaulatan negara Palestina untuk segera mengakuinya.
Negara GNB juga didorong untuk terus memperjuangkan implementasi efektif dari resolusi Majelis Umum PBB Nomor ES-10/24 yang menuntut Israel mengakhiri keberadaannya yang tidak sah di wilayah Palestina yang didudukinya. GNB terdiri dari 121 negara yang secara formal tidak beraliansi dengan salah satu blok kekuatan besar tertentu, khususnya dalam konteks Perang Dingin dahulu.
Dari semua negara anggota GNB, kata Retno, hanya Palestina yang belum meraih kemerdekaannya. Selain Indonesia, Komite GNB untuk Palestina juga beranggotakan Aljazair, Iran, Afrika Selatan, Zimbabwe, Malaysia, Kuba, India, Venezuela, Mesir, dan Senegal.
Dalam momen Debat Terbuka Tingkat Tinggi DK PBB di Markas Besar PBB New York pada Rabu (25/9/20204), Retno sebelumnya juga mempertanyakan kepemimpinan Dewan Keamanan (DK) PBB dalam menciptakan perdamaian ketika kondisi di Palestina terus memburuk.
Dengan kondisi mengkhawatirkan di Palestina, di mana 41 ribu orang telah kehilangan nyawa dan jutaan orang lainnya mengungsi, serta akses terhadap bantuan diputus, Retno berkata: "Kita layak mempertanyakan rasa kemanusiaan dunia".