REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Annisa Alfath menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) demi menghindari kebocoran data selama Pilkada 2024.
"KPU bisa berkolaborasi dengan tim ahli siber, BSSN, dan juga organisasi masyarakat sipil yang memiliki concern di isu keamanan digital," kata Annisa saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Menurut Annisa, KPU harus menjaga seluruh data yang berkaitan dengan kontestasi pemilu. Jika data tersebut dengan mudah bocor ke masyarakat, integritas KPU pun semakin berkurang dan hasil dari pilkada akan dipertanyakan masyarakat.
Karenanya, Annisa berharap KPU mau membuka diri untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah atau independen dalam memperkuat pengamanan data pemilu.
"Perlu juga adanya penguatan sistem keamanan data tingkat tinggi," ujar dia.
Selain itu, Annisa juga menilai KPU perlu melakukan langkah-langkah lain di luar penguatan sistem keamanan data.
Salah satu langkah yang dinilai Annisa perlu dilakukan KPU yakni pemisahan data antara identitas data pemilih dan data lain yang berkaitan dengan Pilkada.
Hal tersebut menurut Annisa perlu dilakukan demi menghindari tersebarnya data identitas penduduk jika terjadi kebocoran data saat Pilkada 2024.
Dengan adanya upaya tersebut, Annisa yakin KPU dan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat dapat meminimalisir adanya kebocoran data selama pilkada berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika