REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Garda Bangsa sebagai Badan Otonom Kepemudaan PKB menegaskan akan pasang badan demi kelancaran dan kesuksesan Muktamar ke-6. Perhelatan Muktamar ke-6 PKB digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024,
Garda Bangsa bekerjasama dalam kepanitiaan keamanan dengan pecalang dan organisasi adat lokal demi kondusifitasnya Muktamar dan suasana damai Bali yang merupakan jantung wisata Indonesia.
"Kalau ada pihak yang mengganggu Muktamar PKB dengan cara inkonstitusional akan kita hajar," kata Bustanul, Ketua Keorganisasian DKN Garda Bangsa di Jakarta, Selasa (20/8/2024).
"Kami diperintahkan menjaga dan bersinergi dengan organisasi adat, agar Muktamar sukses dan suasana wisata Bali tetap nyaman dengan kehadiran para delegasi Muktamar di Bumi Dewata ini," lanjut Bustanul.
Bustanul yang juga Divisi Keamanan Muktamar PKB menyatakan, seluruh kader Garda Bangsa dikerahkan untuk mengamankan jalannya Muktamar.
"Dua hari sebelum pembukaan Muktamar (22/8), kami akan melaksanakan gelar pasukan pengaman gabungan dengan jumlah 1100 personil di lokasi Muktamar, di Nusa Dua," ujar Bustanul.
Sementara itu, Sekjend DKN Garda Bangsa M Rodli Kaelani menyatakan bahwa Garda Bangsa sebagai sayap kepemudaan partai meminta Gus Muhaimin Iskandar untuk memimpin PKB periode tahun ke depan.
"Sebagai saluran kaderisasi politik kader-kader muda NU, PKB terbukti menjadi ruang aktualisasi dan akselerasi kader NU dalam politik, dibuktikan dengan hampir 100% politisi (legislatif-eksekutif) PKB berasal dari resources muda NU tulen seperti IPNU, IPPNU, PMII, Ansor dan Fatayat, bahkan para Gus dari Pondok Pesantren," kata Rodli.
"Artinya Gus Muhaimin berhasil menjaga lapis kepemimpinan politik generasi dan kaderisasi politik para kader muda NU, sehingga berperan dan diperhitungkan di kancah nasional," tegas Rodli.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar buka suara soal wacana akan adanya muktamar tandingan di Surabaya. Ia menegaskan, muktamar resmi PKB dilaksanakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.
Muktamar ke-6 PKB yang resmi hanya ada satu. Menurut dia, tidak ada muktamar lain selain yang dilakukan di Bali pada pekan depan. Artinya, apabila ada muktamar lain yang mengatasnamakan PKB bisa dikatakan ilegal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika