REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyentil mengenai kedaulatan hukum yang kini malah jadi alat untuk mengintimidasi. Mega merasa tindakan tersebut tergolong upaya pembelokkan sejarah dengan kekuasaan.

"Topangan kemerdekaan yang diletakkan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan, hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi," kata Megawati ketika membaca pidato dalam peringatan HUT ke-79 RI di DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

Megawati mengingatkan hukum tak boleh dijadikan alat guna menyerang satu sama lain. Megawati menyatakan keadilan dan konstitusi di Indonesia wajib ditegakkan tanpa pandang bulu.

"Konstitusi yang harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan selurus-lurusnya, ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya. Produk hukum pun penuh legalitas prosedural tanpa falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat," ujar Megawati.

Walau demikian, Megawati tak mencontohkan bentuk hukum yang digunakan untuk mengintimidasi. Tapi, Megawati merasa prihatin dengan terjadinya hal semacam itu.

"Yang paling memprihatinkan adalah ketika kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi kini diubah wataknya dan banyak yang dengan rasa takut dalam kehidupannya," kata Megawati.

Mega mengamati intimidasi hukum tersebut tergolong sulit dihadapi. Sehingga Megawati mengamati banyak orang sudah tutup mulut atas kejadian semacam itu.

"Sepertinya untuk berbicara kebenaran pun banyak yang sudah tidak sanggup, mulutnya terkunci, mulutnya terdiam," ujar Megawati. 

Megawati tidak bisa menghadiri perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN karena...

Ikuti Whatsapp Channel Republika