REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hubungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memanas. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahkan langsung memanggil mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Muhammad Lukman Edy.
Dalam sebuah surat yang beredar di kalangan wartawan, PBNU secara resmi mengundang Lukman Edy untuk hadir dalam agenda pertemuan yang akan digelar di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat pada Rabu (31/7/2024) besok pukul 12.30 WIB.
Surat undangan itu ditandatangani Wakil Ketua Umum (Waketum) PBNU, Amin Said Husni dan Wasekjen PBNU Faisal Saimima. Surat undangan ini untuk menindaklanjuti salah satu keputusan rapat pleno PBNU pada 27-28 Juli 2024.
"Dengan ini kami mengundang Bapak untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa," dikutip dari surat undangan bernomor 2077/PB.03/B.I.03.08/99/07/2024.
Lembaga Ta'lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN PBNU), Ishaq Zubaedi Raqib membenarkan surat undangan yang dikeluarkan PBNU tersebut.
"Iya. Surat itu benar adanya," ujar pria yang biasa dipanggil Edi ini saat dikonfirmasi Republika.co.id, Selasa (30/7/2024).
Seperti diketahuu, PBNU sedang mengkaji ulang hubungan NU dan PKB. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, Ahad (28/7/2024), mengatakan bahwa akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.
"Saya harus sampaikan terus terang ada banyak komplain, ada dari peserta pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak membuat langkah tergesa-gesa terkait dengan ini," ujar dia.
Karena itu, Gus Yahya menunjuk Wakil Ketua Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memberikan rekomendasi terkait kelanjutan hubungan kedua entitas itu. Kedua tokoh NU tersebut, kata Gus Yahya, memiliki sejarah dengan PKB dan terlibat dalam proses pendiriannya.