Senin 29 Jul 2024 13:21 WIB

Cak Imin Tegaskan Pansus Angket Haji tak Terkait PKB Atau PBNU

Pansus Angket Haji 2024 digulirkan untuk menyelidiki dugaan penyelewengan haji.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Foto: Dok PKB
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 tidak ada urusan dengan PKB ataupun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!" kata Cak Imin, sapaan karibnya, dalam akun sosial media X pribadinya @cakimiNOW dipantau di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Baca Juga

Hal itu disampaikannya guna membantah pernyataan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU. Cak Imin menegaskan, Pansus Angket Haji 2024 digulirkan oleh Komisi VIII DPR untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji.

"Jadi ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII yang meminta Pansus Angket Haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji," ucapnya.

Cak Imin menyebut, gagasan pembentukan Pansus Angket Haji 2024 berawal dari Komisi VIII DPR yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu karena dewan tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai.

"Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antre berpuluh tahun," kata Cak Imin.

Pada Ahad (28/7/2024), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan, pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024. Sehingga, ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukan Pansus Haji DPR.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta.

Mantan juru bicara Presiden Gus Dur tersebut berpendapat, keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.

Sejauh ini, Gus Yahya juga mengaku, masih bertanya-tanya mengenai latar belakang pembentukan pansus tersebut. "Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement