REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah akan terus mengupayakan pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak pengembangan Program Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Airlangga meminta agar Forkopimda Kepri agar setiap proses pelaksanaanya berjalan sesuai tahapan yang sudah disusun. Termasuk, sambung dia, memastikan kesiapan pembangunan rumah dan infrastruktur bagi warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City
"Saya juga meminta kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri untuk secara rutin melakukan koordinasi agar realisasi dari pengembangan PSN bisa berjalan dengan baik. Kita harus benar-benar pastikan warga masyarakat yang berada di Pulau Rempang tidak ada yang dirugikan dari pembangunan PSN Rempang Eco City ini," kata Airlangga dikutip di Jakarta pada Selasa (16/7).
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Heru Permana Putra mengapresiasi political will yang dilakukan oleh pemerintah untuk tetap memikirkan hak masyarakat yang terdampak akibat pengembangan PSN Rempang Eco-City. Menurut Heru, tidak hanya membangun rumah untuk relokasi warga, pemerintah juga harus membangun komunikasi secara persuasif.
Sehingga, hal itu menumbuhkan semangat dan kepercayaan dari masyarakat setempat. "Ya ini bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk dapat memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi, mereka harus diberikan fasilitas yang sesuai dengan apa yang dijanjikan pemerintah supaya mau direlokasi," kata Heru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika