Tetapi dalam surat tersebut, Indira melanjutkan,ada klausul yang menyatakan agar keluarga setuju mengakui tewasnya anak AM lantaran terlibat kenakalan remaja. "Kami temukan juga pihak keluarga yang diminta menyatakan, anaknya itu adalah pelaku tawuran. 'Ini meninggal karena tawuran'. Sejak awal sudah diframing untuk seperti itu. Dan diminta untuk jangan (kematian anak AM) diangkat, karena disebutkan oleh kepolisian kepada keluarga, bahwa ini aib," ujar Indira.

Masih di Polsek Kuranji, kata Indira, pihak keluarga anak AM saat pengambilan jenazah diminta agar tak melakukan autopsi. "Karena alasan aib bagi keluarga yang disampaikan tadi, karena anaknya (AM) pelaku tawuran," ujar Indira. Namun pihak keluarga yang didampingi oleh LBH Padang setuju 'ingkar' dengan memaksa melakukan otopsi.

Indira mengungkap, pun saat itu masih ada penghalang-halangan lanjutan oleh kepolisian. Caranya, mereka memberi saran agar autopsi dilakukan di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Padangan. Padahal mulanya, pihak keluarga menghendaki autopsi dilakukan di RS dr M Djamil.

"Ketika sudah sepakat untuk autopsi, diminta untuk melakukannya di RS Bhayangkara, dengan alasan di RS Djamil berbayar. Makanya, keluarga memilih untuk menerima untuk autopsi ke RS kepolisian," ujar Indira.

Saat autopsi dilakukan, pihak keluarga juga dilarang mendampingi. Keluarga, sambung dia, juga dilarang mendokumentasikan jasad anak AM dalam bentuk foto maupun video sebelum dilakukan pemakaman.

"Setelah diautopsi, keluarga dilarang untuk memandikan, dan mengafani jenazah. Jadi keluarga meminta pihak rumah sakit yang memandikan, dan mengafani. Dan pihak keluarga cuma ditinggalkan wajahnya (anak AM) yang boleh dilihat. Dari yang dijelaskan tadi, membuat kami (LBH Padang) sangat yakin, kematian anak AM ini adalah korban penyiksaan," ucap Indira.

Ikuti Whatsapp Channel Republika