Netanyahu pada Senin (17/6/2024) mengumumkan pembubaran Kabinet Perang yang dibentuk pada 11 Oktober 2023. Ada laporan bahwa Netanyahu membubarkan kabinet tersebut sebagai tanggapan terhadap pengunduran diri Gantz. Langkah itu dilakukan setelah pemimpin oposisi Gantz mundur dari pemerintahan darurat pada awal Juni, menyusul ketidaksepakatan mengenai strategi pascaperang di Jalur Gaza.
Anggota awal dari kabinet tersebut termasuk Netanyahu, Gantz, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Ron Dermer, Gadi Eizenkot, dan pemimpin partai Shas, Aryeh Deri. Menurut lembaga penyiaran publik KAN, dilansir Anadolu, setelah Benny Gantz mundur dari kabinet itu, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir telah mengajukan permintaan untuk bergabung dengan Kabinet Perang Israel.
Di dalam negeri, Netanyahu dalam tekanan gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntutnya mundur dari jabatan Perdana Menteri. Di tekanan itu, ia meyakinkan tidak akan ada perang saudara di Israel.
"Perpecahan adalah kelemahan. Persatuan adalah kekuatan," kata Netanyahu dalam konferensi pers, Selasa (18/6/2024), setelah upacara peringatan bagi tentara Israel yang tewas di Jalur Gaza.
Netanyahu mengatakan bahwa tentara Israel terus berjuang di garis depan. Di selatan, berupaya menyingkirkan kelompok pejuang Palestina, Hamas, dan membebaskan semua warga Israel yang disandera.
Sementara di utara yang berbatasan dengan Lebanon, pasukan Israel memerangi gerakan Hizbullah untuk mengembalikan semua penduduknya ke rumah-rumah mereka. Di timur, ujar Netanyahu, Israel berusaha mencegah Iran mengepung dan memperoleh senjata nuklir yang dirancang untuk menghancurkan Israel.
“Tetapi ada satu perang yang tidak bisa dan tidak boleh terjadi—tidak akan ada perang saudara," kata Netanyahu.
Ribuan warga Israel menggelar protes menuntut pemilihan umum lebih awal dan pertukaran sandera dengan Hamas, yang diyakini menyandera lebih dari 120 warga Israel. Kelompok perlawanan Palestina menuntut pengakhiran serangan mematikan Israel di Gaza sebagai imbalan atas pertukaran sandera dengan Tel Aviv.
Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Lebih dari 37.350 warga Palestina tewas di Gaza dan lebih dari 85.400 orang lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.
Selama delapan bulan perang berlangsung, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade akses makanan, air bersih, dan obat-obatan. Israel juga dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di Kota Rafah.
Kota di Gaza selatan itu sempat digunakan oleh lebih dari 1 juta warga Palestina yang mencari perlindungan dari perang, sebelum kemudian diserang Israel pada 6 Mei lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika