Setelah tiga negara Eropa mengakui Palestina sebagai negara pada Mei 2024 lalu, Smotrich mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ia tidak akan memberikan kompensasi kepada bank-bank yang melakukan transfer dana mulai akhir Juni 2024 ini. Bank Israel, Bank Hapoalim dan Bank Discount, membutuhkan perlindungan hukum yang berakhir pada 1 Juli 2024, untuk menghindari sanksi atas transaksi dengan pihak pemberi pinjaman Palestina.
Bank sentral dan kementerian keuangan Israel menolak berkomentar ketika dihubungi oleh AFP. Saluran perbankan yang digunakan untuk membayar impor ke Tepi Barat, termasuk barang-barang penting seperti air, bahan bakar, dan makanan, mengelola transaksi senilai delapan miliar dolar AS per tahun. Bisnis Palestina menerima hampir 1,7 miliar dolar AS per tahun untuk ekspor, menurut Otoritas Moneter Palestina (PMA).
"Bagi kami, karena perekonomian kami bergantung pada perekonomian Israel, karena Israel mengendalikan perbatasan, dampaknya akan besar," ujar Gubernur PMA Feras Milhem.
Perekonomian Palestina sebagian besar diatur oleh Protokol Paris 1994. Itu memberikan kendali eksklusif atas perbatasan wilayah tersebut dengan Israel, termasuk hak untuk memungut bea masuk dan pajak pertambahan nilai untuk Otoritas Palestina (PA).
Mata pencaharian orang-orang Palestina juga terkena dampak dari larangan masuknya pekerja ke Israel. Juga penurunan tajam dalam pariwisata di wilayah tersebut, termasuk musim Natal yang sepi di Betlehem.
Baca di halaman selanjutnya...
Ikuti Whatsapp Channel Republika