REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Jerman pada Rabu (5/6/2024) mendesak Israel untuk membanjiri Gaza dengan bantuan kemanusiaan beberapa jam setelah Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB memperingatkan ada lebih dari satu juta warga Gaza diperkirakan menghadapi kematian dan kelaparan pada pertengahan Juli.
Sembari menegaskan kembali bahwa situasi kemanusiaan di Gaza adalah "bencana", juru bicara Kementerian Luar Negeri Sebastian Fischer mengatakan dalam konferensi pers di Berlin telah ada "kemunduran" dalam suplai bantuan ke warga Gaza.
"Yang saya yakini tak terbantahkan bahwa situasi penduduk sipil sangat sulit... Seruan kami kepada pemerintah Israel adalah untuk membanjiri Jalur Gaza dengan bantuan," tambahnya.
Pernyataan Fischer tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan itu disampaikan menyusul laporan kelaparan global FAO yang memperingatkan bahaya yang ditimbulkan oleh krisis Palestina-Israel.
"Konflik di Palestina diperkirakan akan semakin memperparah tingkat kelaparan akut yang sudah parah, dengan kelaparan dan kematian yang sudah terjadi, bersamaan dengan jumlah korban tewas yang belum pernah terjadi sebelumnya, kerusakan luas dan pengungsian hampir seluruh penduduk di Jalur Gaza - laporan tersebut memperingatkan," kata FAO.
"Pada pertengahan Maret 2024, kelaparan diperkirakan akan terjadi pada akhir Mei di dua provinsi bagian utara Jalur Gaza, kecuali permusuhan berakhir, akses penuh diberikan kepada sejumlah lembaga kemanusiaan, dan layanan penting dituliskan," menurut laporan itu.
Badan tersebut memperingatkan lebih dari satu juta orang - setengah penduduk Gaza - diperkirakan akan menghadapi kematian dan kelaparan pada pertengahan Juli.
Dalam berita terkait lainnya, Fischer mengkritik upaya parlemen Israel untuk menetapkan badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebagai organisasi teroris.
"Anda tahu posisi kami di UNRWA. Ini bukan organisasi teroris melainkan organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB, yang pekerjaan pentingnya didukung oleh masyarakat internasional," kata diplomat Jerman tersebut.
Ia menambahkan bahwa mosi parlemen Israel dipandang "sangat mengkhawatirkan" karena hal itu membahayakan pekerjaan UNRWA di Gaza, tambahnya.
Fischer juga mengatakan dirinya tidak menduga bahwa Kongres AS akan mengadopsi rancangan undang-undang yang memberlakukan sanksi terhadap Pengadilan Pidana Internasional (ICC) setelah pengadilan tersebut mengatakan akan memeriksa permintaan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Sembari menekankan bahwa ICC adalah "lembaga independen", Fischer mengatakan: "Anda tahu bahwa kami adalah pendukung keuangan terbesar kedua ICC."
"Saya kira ini adalah contoh baik dari sikap kami terhadap ICC. Kami telah melihat keputusan DPR AS. Namun, keputusan itu harus disahkan Senat (juga) ... Saya rasa saya tidak membocorkan rahasia apa pun dengan mengatakan bahwa kami berasumsi keputusan itu tidak akan disahkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika