REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan TNI. Terdapat dua agenda dalam forum tersebut.
Pertama adalah membahas surat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait persetujuan penerimaan hibah alpalhankam dari luar negeri. Kedua, membahas kesiapan TNI dan Kemenhan dalam rangka misi kemanusiaan di Palestina.
Baca: Bertemu Dubes Slovakia, Prabowo Bahas Senjata Berstandar NATO
"Hari ini kita akan terima hibah dari Brunei dan kita juga akan mengirimkan hibah berupa amunisi ke Kamboja, dan itu semua perlu persetujuan dari DPR," ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Sayangnya, Menhan Prabowo Subianto tak hadir dalam rapat kerja tersebut. Dia diwakilkan oleh Wakil Menhan Letjen (Purn) M Herindra.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir langsung dalam rapat tersebut. Turut mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohamad Tonny Harjono.
Baca: Menhan Prabowo Jenguk Jenderal Subagyo HS yang Sakit di Yogyakarta
Meutya menyebut, kebijakan misi kemanusiaan itu memang perlu untuk dibahas. "Juga kita akan bahas mengenai rencana Kemhan maupun TNI dalam rangka mendukung misi kemanusiaan ke Palestina dan juga pengiriman pasukan perdamaian atau proses evakuasi warga Indonesia di Palestina," ujar Meutya.
"Ini kan lebih kepada persetujuan hibah saja, jadi ini bukan sesuatu yang memang harus dilakukan oleh menteri hadir dan memang boleh diwakilkan," ucap Meutya yang merupakan politikus Partai Golkar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika