REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyampaikan sejumlah poin rumusan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP, diantaranya membahas soal adanya kader partai yang melanggar etika. Saat menyampaikan itu, ia sempat menitikkan air mata dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia.

Awalnya, Puan menyampaikan sebanyak enam rumusan PDIP. Pada poin ketujuh dia mulai emosional saat menjelaskan rumusan soal Pilpres dan Pileg 2024.

"Ketujuh, Rakernas V partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud dan tentunya PDIP yang telah dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif tiga kali berturut-turut," kata Puan, mulai tersedu-sedu, Ahad (26/5/2024).

Audiens kemudian menyambut dengan tepuk tangan semacam support. Puan menyampaikan, kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai struktural legislatif dan eksekutif. Kemudian, kembali lagi, Puan tak mampu membendung air matanya. 

"Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik tidak disiplin dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai serta melakukan pelanggaran konstutusi dan demokrasi Rakernas V partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," ujar Puan sambil menyeka air matanya usai menyebut 'kader partai'. 

Puan lalu menyampaikan rekomendasi Rakernas V partai dalam menyikapi hal tersebut. Dia menyebut perlunya penyempurnaan sistem kaderisasi. 

"Rakernas V partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali di kemudian hari," ujar dia. 

Diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pertama kalinya tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara rapat kerja nasional (rakernas) partai dalam satu dekade terakhir. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menginggung, Jokowi tidak diundang lantaran sudah menjadi sosok yang melanggar etika dan moral.

"Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan," ujar Djarot di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024). 

Menurut dia, PDIP selalu mengingatkan kadernya untuk menaati konstitusi. Djarot menilai, Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai juga kerap memberikan pesan itu dalam berbagai kesempatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika