REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Realisasi bantuan pangan beras tahap pertama per 26 April telah mencapai 647 ribu ton atau 98,08 persen. Bantuan yang digulirkan Pemerintah ke 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kg beras per bulan ini direncanakan disalurkan hingga Juni 2024.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebut bantuan pangan yang terus disalurkan kepada masyarakat berpendapatan rendah turut berkontribusi dalam meredam laju inflasi pangan pada April 2024. Hal ini karena beras menjadi salah satu penyumbang angka inflasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut inflasi pada April 2024 lebih rendah secara bulanan dan secara tahunan yakni berada di 0,25 persen. Sementara inflasi menurut komponen harga bergejolak seperti cabai merah, beras, telur ayam ras, dan cabai rawit tercatat mengalami deflasi sebesar 0,31 persen.
"Ini jadi buah hasil kerja keras kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, para asosiasi, dan seluruh stakeholder pangan, sehingga terlihat hasil positifnya dan terbukti mampu meredam laju inflasi di April, terutama sektor pangan. Kita ketahui bersama, pada April lalu bertepatan dengan momen Ramadan dan Lebaran,” kata Arief dalam keterangannya, Jumat (3/5/2024).
Adanya tren deflasi komoditas pangan pokok tersebut, salah satunya dipengaruhi oleh berbagai program intervensi yang dilakukan pemerintah selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Arief menjelaskan, selain bantuan pangan beras, operasi pasar murah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang terus digencarkan. GPM serentak dilaksanakan di berbagai daerah dan tentunya diiringi pula dengan memastikan stok pangan senantiasa tersedia di pasar, misalnya beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog.
“Kebijakan relaksasi dan fleksibilitas harga yang kita terapkan juga telah memberi kepastian bagi pemasok dan pelaku usaha dalam rantai pasok pangan nasional, terutama di pasar retail modern. Ini dilakukan semata-mata agar masyarakat luas dapat memperoleh akses pangan yang mudah dan terjangkau,” katanya.
Per 26 April 2024, Bapanas bersama pemerintah daerah dan segenap stakeholder pangan telah menyelenggarakan GPM sebanyak 4.020 kali di 37 provinsi dan 401 kabupaten/kota. Ini masih terus dilanjutkan berupa kolaborasi NFA dengan Kementerian Pertanian dan stakeholder pangan dengan menghelat GPM di 63 titik di area Jakarta plus 2 Pasar Mitra Tani Hortikultura mulai 29 April sampai 8 Mei mendatang.
Sementara itu, realisasi penderasan beras program SPHP oleh Bulog sampai 25 April telah menyentuh total angka 650 ribu ton dari target 1,2 juta ton di tahun ini.
Lebih lanjut, bantuan penanganan stunting yang dikerjakan oleh ID FOOD dalam bentuk paket daging ayam beku seberat 0,9 sampai 1 kg dan 10 butir telur ayam, per 1 Mei telah diserahkan kepada 53.632 Keluarga Risiko Stunting (KRS). Program ini untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting di 2024 yang dicanangkan dapat mencapai 14 persen.
Selain itu, Arief juga memberi atensi pada kesiapan stok Cadangan Pangan Pemerintah, terutama beras. Ini karena setelah Mei, proyeksi produksi beras dalam negeri akan menurun.
"Untuk beras kita harus bersiap. Ini karena setelah Mei, proyeksi produksi dalam negeri kemungkinan akan mengalami depresiasi sampai akhir tahun, kecuali ada luas tanam yang lebih dari 1 hektar per bulannya," katanya.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kata Arief, stok CPP harus terus diperkokoh. Badan Pangan Nasional telah meminta Bulog untuk terus menerus melakukan optimalisasi serapan produksi dalam negeri selama 2 bulan ini.
"Saat ini, bahkan Bulog terus melecut penyerapan sampai 30 ribu ton setara GKP per harinya. Kita patut dukung dan apresiasi itu," kata Arief.
Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, produksi beras nasional di April 2024 diperkirakan mencapai 5,53 juta ton dan di Mei 2024 berada di angka 3,19 juta ton. Selanjutnya pada Juni 2024 diperkirakan produksi beras mulai menurun menjadi 2,12 juta ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika