REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia tidak akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut dia, tekanan beberapa pihak untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik tersebut selalu muncul dari waktu ke waktu.
"Oh, nggak, dari waktu ke waktu selalu ada pihak-pihak yang mengatakan sudah waktunya Indonesia melakukan normalisasi. Buat kita posisi kita jelas seperti yang saya sampaikan," jelas Menlu Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Meski demikian, Retno menilai tekanan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel itu menjadi hal yang biasa di dunia internasional. Namun ia menegaskan posisi Indonesia saat ini tidak akan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
"Banyak bangetlah, itu biasa di dalam dunia internasional, harapan dan tekanan. Tapi sejauh ini posisi kita tetap no," tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menepis isu Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel agar bisa diterima sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Pemberitaan tentang hal tersebut digulirkan Times of Israel dengan mengutip salah seorang pejabat anonim dari Israel pada Kamis (10/4/2024).
“Saya tegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini," kata Juru Bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangannya pada Kamis malam.
Iqbal menyatakan bahwa Indonesia konsisten berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina. Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara.
Terkait keanggotaan Indonesia di OECD, Iqbal mengatakan bahwa prosesnya akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Peta jalan keanggotaan Indonesia di OECD direncanakan akan diadopsi pada Mei mendatang dan banyak hal yang harus disiapkan oleh Indonesia.
"Waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda. Semua tergantung kesiapan negara tersebut," ujar Iqbal.
Beberapa negara, menurut Iqbal, memerlukan waktu tiga hingga lima tahun dalam proses keanggotaannya. Dia mengaku tidak bisa memastikan kapan Indonesia akan diterima menjadi anggota penuh OECD.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Indonesia setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan untuk bisa bergabung ke OECD. Sejumlah media Israel melaporkan kesepakatan tersebut telah dicapai melalui pembicaraan rahasia selama tiga bulan antara Jakarta, Tel Aviv, dan Sekjen OECD Matthias Korman.
Menurut seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan identitasnya, normalisasi hubungan Indonesia dan Israel akan menandai perubahan signifikan di tengah tingginya sentimen anti-Israel akibat serangan militernya ke Jalur Gaza. Normalisasi hubungan itu juga disebut akan mengakhiri penolakan Israel terhadap pengajuan keanggotaan Indonesia ke OECD.
Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara dan ketiga di Asia yang mencapai status open for accession discussion untuk menjadi anggota penuh OECD. Dalam proses aksesi di OECD, 38 negara anggota meninjau secara mendalam negara kandidat dari berbagai aspek sebelum diterima sebagai anggota baru.
Proses tersebut bisa memakan waktu lima hingga tujuh tahun. Namun, Pemerintah Indonesia berharap aksesi di OECD dapat diselesaikan dalam dua sampai tiga tahun, mengingat Indonesia telah menjadi negara dengan proses persetujuan aksesi OECD paling cepat, yakni hanya tujuh bulan.
Keanggotaan di OECD diyakini akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia karena dapat meningkatkan investasi dari negara-negara OECD hingga 0,37 persen dan menaikkan PDB hingga 0,94 persen. Sebelumnya, Israel menolak aksesi Indonesia di OECD pada Februari lalu karena tidak adanya hubungan diplomatis antarkedua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
