Kamis 21 Mar 2024 04:55 WIB

Surya Paloh Sebut akan Evaluasi Wacana Hak Angket

Surya Paloh mengatakan perlunya berpikir secara realistis terkait wacana hak angket.

Rep: Eva Rianti / Red: Andri Saubani
Paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar AMIN (kiri), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (dua dari kanan), dan Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kanan) memberikan keterangan pers di kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).
Foto: Republika/Eva Rianti
Paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar AMIN (kiri), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (dua dari kanan), dan Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kanan) memberikan keterangan pers di kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (SP) akhirnya angkat bicara mengenai kejelasan sikap Partai Nasdem terhadap wacana hak angket DPR RI soal kecurangan Pemilu 2024. SP menyatakan Partai Nasdem akan mengevaluasi wacana tersebut. 

Hal itu disampaikan SP dalam konferensi pers yang digelar usai KPU RI mengumumkan bahwa paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang sebagai presiden dan wakil presiden. Sementara paslon yang diusungnya -Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar- mesti menelan pil pahit kekalahan. 

Baca Juga

"(Soal) hak angket, ini paling menarik. Saya pikir saya harus katakan, dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas, kalaupun Nasdem mendorong hak angkat, itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan," kata SP kepada wartawan dalam konferensi pers yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024). 

SP menjelaskan, dia mempertanyakan efektivitas yang akan diperoleh Partai Nasdem atau partai manapun yang hendak mengajukan hak angket. Sebab, ia menekankan bahwa demokrasi yang berjalan berlandaskan pada suara dominan. 

"Ini baru kita pikirkan bersama. Karena demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan azas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak," jelasnya. 

Ia mengatakan perlunya berpikir secara realistis mengenai kondisi 'suara' Partai Nasdem di parlemen saat ini. Sebab bagaimanapun Partai Nasdem bukanlah partai dengan perolehan kursi terbanyak di Senayan. 

"Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu per satu, partai yang lebih besar dalam posisinya di dewan perwakilan rakyat (DPR) hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar," kata SP. 

"Jadi, partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor satu dari hasil Pemilu 2024 ini boleh lah ikut lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak," lanjutnya.

SP mengaku telah mengulik dan mencermati esensi dari wacana hak angket kecurangan Pemilu 2024. Dia berujar bahwa munculnya wacana itu lantaran ada hal yang extraordinary atau luar biasa. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement