REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan nilai proyek pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI ditaksir hingga Rp120 miliar. Dari jumlah nilai proyek itu, negara diperkirakan merugi hingga puluhan miliar.

"Nilai proyek di Kesekjenan DPR kurang lebih Rp 120-an miliar, tapi kerugian keuangan negaranya puluhan miliar sementara ini," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan yang dikutip pada Jumat (15/3/2024). 

Ali menyebut pengadaan yang dikorupsi tersebut untuk kelengkapan rumah jabatan di Kalibata dan Ulujami. KPK mengendus perbuatan melawan hukum tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang menjadi pelaksana proyek. 

Modus yang digunakan diduga memakai bendera perusahaan lain serta pengadaan yang sekedar formalitas. Pengadaan yang diduga dikorupsi ialah kelengkapan ruang tamu dan ruang makan. 

"Modusnya ada yang pinjam bendera, kemudian formalitas dalam proses-proses itu," ujar Ali.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar diperiksa KPK pada Kamis (14/3/2024). Indra irit bicara kala diserbu awak media yang menanyakan keterlibatannya dalam kasus Rumah Jabatan DPR RI. Ini merupakan kali kedua Indra diperiksa KPK.

KPK mengungkapkan kasus ini terjadi pada tahun 2020. KPK sudah menaikkan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR ke tahap penyidikan. Keputusan tersebut satu suara dalam rapat ekspose kasus di internal KPK.

Berdasarkan aturan di KPK, semua perkara korupsi yang naik ke tahap penyidikan sudah menetapkan adanya tersangka. Tapi KPK sampai sekarang belum membocorkan tersangka dalam perkara itu. Padahal KPK sudah mengajukan pencegahan ke luar negeri kepada para pihak yang diduga terlibat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika