REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat menyambut baik rencana pembangunan Tol Dalam Kota Bandung (Bandung Intra Urban Tol Road/BIUTR) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sangat diharapkan sebagai solusi kemacetan di Kota Kembang ini.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan wacana untuk dilanjutkannya pembangunan Tol Dalam Kota Bandung oleh pemerintah pusat tentunya menjadi angin segar bagi warga maupun pemerintah daerah.
“Jadi ini sebetulnya cita-cita semua masyarakat Kota Bandung, wacana pembangunan ini sudah 17 tahun, kami masih belum bisa mewujudkan,” kata Bambang.
Bambang mengatakan pemerintah pusat telah memberikan keringanan dalam pengadaan lahan untuk proyek tersebut dengan tidak dibebankan kepada pemerintah daerah, karena alasan keterbatasan kemampuan fiskal.
“Termasuk di antaranya adalah kewajiban pengadaan lahan yang semula merupakan kewajiban dari daerah. Ini kami minta dukungan dari pemerintah pusat karena kemampuan fiskal dari daerah ini terbatas,” katanya lagi.
Bambang berharap dukungan ini dapat mempercepat dan memperlancar proses proyek pembangunan Tol Dalam Kota Bandung yang menjadi salah satu upaya solusi kemacetan saat ini.
“Alhamdulillah ini didukung penuh oleh pusat. Kami sangat menyambut baik, karena kemacetan di Kota Bandung ini kan sangat tinggi sekali,” kata dia lagi.
Lebih lanjut, menurut Bambang, Pemkot Bandung siap memberikan dukungan dengan mempermudah segala perizinan terhadap proyek tersebut agar dapat segera ground-breaking pada tahun 2024.
“Oleh karenanya, kami sangat menunggu dan tentunya konsekuensinya adalah dukungan perizinan,” kata Bambang.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan Tol Dalam Kota Bandung (Bandung Intra Urban Tol Road/BIUTR) bakal dilanjutkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.
"Untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung, kami sepakat untuk melanjutkan Bandung Intra Urban Tol Road," kata Basuki.
Basuki mengatakan bahwa PUPR akan memulai proses untuk membantu percepatan pembangunan tol yang sudah "mangkrak" hampir 17 tahun tersebut, dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Jadi kita lelangkan segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," ujarnya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
