Jumat 01 Mar 2024 16:58 WIB

Ada Demo di DPR, Polisi Rekayasa Lalu Lintas

Jika massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, lalu lintas akan dialihkan

Polisi berjaga saat aski unjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024). Massa pengunjuk rasa gabungan dari sejumlah elemen tersebut memprotes pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai curang, menuntut penggantian Komisioner KPU, mendukung hak angket di DPR, dan memprotes terjadinya kenaikan harga sembako.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Polisi berjaga saat aski unjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024). Massa pengunjuk rasa gabungan dari sejumlah elemen tersebut memprotes pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai curang, menuntut penggantian Komisioner KPU, mendukung hak angket di DPR, dan memprotes terjadinya kenaikan harga sembako.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar dan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). Guna mengawal aksi demo, polisi menerjunkan 2.590 personil gabungan.

"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 2.590 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya, Jumat (1/3/2024).

Ribuan personel gabungan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR. Pihaknya juga telah melakukan antisipasi dengan melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam gedung parlemen tersebut. Ia mengimbau kepada seluruh personel untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis.

"Kami menghimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkistis dan tidak merusak fasilitas umum," imbau Susatyo.

 

Sementara terkait dengan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR, kata Susatyo, bersifat situasional. Menurutnya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi dilapangan. Jika massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR akan dialihkan dan penyekatan di Pulau Dua. 

"Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," tutup Susatyo. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement