Rabu 28 Feb 2024 17:41 WIB

Jayapura Perangi Stunting, Jadikan 25 Kampung Sebagai Prioritas

Dari 25 kampung, 2 di antaranya punya angka stunting yang tinggi.

Ilustrasi pencegahan stunting.
Foto: www.freepik.com
Ilustrasi pencegahan stunting.

REPUBLIKA.CO.ID, SENTANI -- Pemerintah Kabupaten Jayapura Papua menjadikan 25 kampung sebagai locus (tempat) prioritas dan percontohan dalam penanganan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak pada tahun 2024.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang di Sentani Rabu mengatakan, kampung-kampung di Kabupaten Jayapura yang menjadi locus penanganan stunting itu adalah Kampung Klaisu, Tablasupa, Dondai, Doyo Lama, Doyo Baru, Kwadeware, Ifale/Ajau, Yoboy/Kehusa/Kehiran, Dobonsolo, Ifar Besar, Sentani Kota, Sereh, Hinekombe, Lapua, Benyom Jaya I, Nembukrang, Bambar, Sabron Sari, Hulu Atas, Namei, Maribu, Hyansip, Demta Kota, Ambora, dan Kwansu.

Baca Juga

Dia menjelaskan, dari hasil analisis situasi maka aksi penurunan stunting ditambah dari 10 kampung pada 2023 menjadi 25 kampung pada tahun 2024 ini.

“Penetapan 25 kampung ini tidak serta merta dari dinas kesehatan saja, tetapi semua dinas terkait termasuk Bappeda juga mendorongnya, sehingga pelaksanaan aksi penanganan stunting benar-benar berhasil,” katanya.

 

Menurut Sihotang, dari 25 kampung tersebut, terdapat dua kampung yang menjadi penyumbang tertinggi kasus stunting pada 2023 dengan persentase prevalensi stunting begitu tinggi, yaitu Kampung Doyo Baru Distrik Waibu 117 persen (569 kasus), dan Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani 162 persen (585 kasus).

“Ini yang mengapa fokus penanganan lebih banyak ke dua kampung/kelurahan tersebut untuk dapat menurunkan angka prevalensi stunting di tahun ini,” katanya.

Dia menjelaskan pula bahwa dengan jumlah kasus yang diperoleh tahun ini, maka data terakhir prevalensi stunting untuk Kabupaten Jayapura yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI sebesar 12,5 persen.

“Hasil yang kami peroleh dari Kementerian Kesehatan RI itu diambil dari sistem elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat -E-PPGBM- pada 2023,” katanya.

Edward Sihotang menambahkan, untuk menurunkan angka prevalensi stunting kembali menjadi 11,2 persen maka akan dilakukan beberapa intervensi baik oleh Dinas Kesehatan maupun dinas atau badan yang masuk dalam tim penurunan stunting Kabupaten Jayapura.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement