REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Kabinet Paripurna untuk pertama kalinya setelah penyelenggaraan Pemilu 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). Sidang Kabinet Paripurna ini salah satunya membahas terkait rencana kerja pemerintah dan juga kebijakan fiskal 2025.
Jokowi mengatakan, pembahasan kebijakan fiskal 2025 diperlukan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih dari Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam arahannya di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
"Terkait rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengkomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024, tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi KPU," kata Jokowi.
Karena itu, Jokowi menegaskan agar RAPBN 2025 harus disiapkan baik dengan memperhatikan hasil Pilpres. Sebab, yang menjalankan APBN mendatang merupakan presiden terpilih di 2024.
"Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ucap dia.
Selain itu, dalam Sidang Kabinet Paripurna ini juga dibahas soal kerangka ekonomi makro 2025. Jokowi meminta seluruh jajarannya agar memahami situasi dan ketidakpastian ekonomi global.
Saat ini beberapa negara sudah masuk resesi, seperti Jepang dan Inggris. Karena itu, diperlukan antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan dan harus mencerminkan kehati-hatian. Meski demikian, Jokowi menekankan agar tetap menjaga optimisme dan kredibilitas.
"Lakukan penajaman fokus pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan plan jika ada gejolak dan krisis," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta kebijakan fiskal 2025 juga harus mendukung transformasi ekonomi yang telah berjalan selama 10 tahun terakhir ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
