REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam dua hari terakhir banyak menjadi perbincangan di tengah publik. Putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Nama AHY masuk ke dalam kabinet menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang pada saat bersamaan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024), dilantik menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Kehadiran AHY dalam reshuffle kemarin membuat momen pelantikan mendapat perhatian publik. Bagaimana tidak, AHY dan partainya Partai Demokrat sudah lebih kurang sembilan tahun berada di luar pemerintahan. Selama itu juga, Demokrat kerap melayangkan kritik keras terhadap berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo.

Kini, AHY terlihat mesra dengan Jokowi lantaran partainya tergabung ke dalam koalisi pendukung pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, pasangan tersebut memang mendapatkan restu dan dukungan secara tidak terang-terangan dari Presiden Jokowi.

Beberapa pengamat menilai masuknya AHY dan Demokrat ke dalam pemerintahan merupakan penghargaan karena telah berkontribusi memenangkan Prabowo-Gibran. Selain itu Presiden Jokowi juga membutuhkan sokongan Partai Demokrat di parlemen karena sejumlah partai yang sebelumnya mendukung pemerintah terbelah karena Pilpres 2024.

"Jokowi ingin memastikan bahwa Pemilu kemarin tak akan mendapatkan dukungan terhadap hak angket atau interpelasi di DPR yang sudah diwacanakan PDIP. Itulah sebab Demokrat ditarik dalam rangka mencapai kekuatan pemerintah cukup besar membuat Jokowi soft landing di periode kedua ini,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

Gagal di Pilgub DKI

Nama AHY jarang terdengar ketika ayahnya masih menjabat sebagai Presiden RI. Karena ketika itu, AHY fokus untuk kariernya di dunia militer. Di mana pangkat terakhir AHY di militer adalah sebagai Mayor. AHY tiba-tiba berhenti dari militer pada tahun 2016 lalu.

Semua, banyak yang menyayangkan AHY keluar dari militer karena kariernya dinilai cukup gemilang. Apalagi di angkatannya tahun 2000, AHY adalah penerima penghargaan Adhi Makayasa.

Tak lama setelah keluar dari militer, AHY diusung oleh Partai Demokrat menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta. Momen itu jadi sejarah bagi AHY pertama kali terjun ke dunia politik praktis.

AHY diusung oleh koalisi empat partai politik, yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dan berpasangan dengan mantan Wali Kota Jakarta Pusat, Sylviana Murni. Hasilnya AHY dan Silvi hanya sanggup sampai putaran pertama karena kalah dari pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi.

Gagal menjadi Gubernur DKI, AHY lalu dipercaya memimpin Partai Demokrat. Dia mewarisi jabatan ketua umum dari ayahnya SBY menjadi Ketum Demokrat pada tahun 2020. AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres ke-V Partai Demokrat.

AHY didaulat oleh seluruh pemilik Hak Suara untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2020-2025. Dukungan tersebut ia dapatkan dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kepemimpinan AHY sebagai Ketum Partai Demokrat sempat diuji oleh aksi dari upaya pembegalan partai oleh KSP Moeldoko yang dikenal dengan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD). Namun, ditengah krisis tersebut, AHY mampu keluar dan berhasil mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat dengan menjaga soliditas internal dan kecepatan serta ketepatan dalam mengambil langkah dan keputusan.

Menjelang Pemilu 2024, AHY bersama Demokrat telah menyatakan dukungan untuk Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden bersama dengan Nasdem dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. AHY disebut-sebut menjadi kandidat terkuat menjadi cawapres pendamping Anies.

Tapi sayangnya hal itu gagal terwujud karena Anies dan Partai Nasdem meninggalkan AHY, karena lebih memilih Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjadi cawapres. Sehingga, Demokrat lalu menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan dan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo-Gibran. 

Menjadi bagian KIM, turut berimbas kepada terjalinnya kedekatan AHY dengan Presiden Joko Widodo. Karena Jokowi memang secara tidak langsung menjagokan Prabowo-Gibran. 

Hingga pada akhirnya, AHY dipercaya Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN. Dengan momen itu, AHY juga membawa Demokrat bergabung ke dalam gerbong koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Pakar politik dari Unversitas Andalas, Asrinaldi, mengatakan jabatan sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN dapat menjadi ajang pembelajaran bagi AHY selama kurang lebih 8 bulan ke depan. Karena ada kemungkinan AHY menurut Asrinaldi mendapatkan jabatan yang lebih strategis dari pemerintahan baru Prabowo-Gibran begitu sudah dilantik Oktober 2024 nanti.

Sebelumnya, kata dia, AHY sama sekali belum pernah menduduki jabatan sebagai menteri. "Ini bagian pembelajaran bagi AHY lebih dulu sebelum diberikan jabatan menteri yang lain," kata Asrinaldi di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Ikuti Whatsapp Channel Republika