Rabu 21 Feb 2024 22:25 WIB

Ditjen Hubla Gelar Diseminasi Pendokumentasian untuk Layanan Publik

Pentingnya dokumentasi dalam menilai keberhasilan pelaksanaan layanan publik.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
kegiatan Diseminasi Pendokumentasian Pelayanan Publik dan bimbingan teknis pengelolaan dokumentasi.
Foto: Republika.co.id
kegiatan Diseminasi Pendokumentasian Pelayanan Publik dan bimbingan teknis pengelolaan dokumentasi.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sektor perhubungan laut melakukan diseminasi pendokumentasian termasuk penggunaan microsite pada portal Hubla untuk dokumentasi dan publikasi capaian kinerja.

"Kita semua menyadari bahwa pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian integral dari tugas dan tanggung jawab kita dalam mendukung pembangunan sektor perhubungan laut," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Andy Sutomo Panjaitan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Adapun pelayanan publik harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Saat membuka kegiatan Diseminasi Pendokumentasian Pelayanan Publik dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dokumentasi Pelayanan Publik secara luring dan daring, Lollan menegaskan pentingnya memastikan bahwa pelayanan publik dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Lollan menyoroti peran penting microsite dalam menyebarkan capaian kinerja, seperti hasil survei kepuasan masyarakat. Hal itu diharapkan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi seputar perhubungan laut.

Lollan juga menggarisbawahi pentingnya dokumentasi dalam menilai keberhasilan pelaksanaan layanan publik. Evaluasi atas monitoring pelaporan dokumentasi layanan publik yang dilakukan pada Januari 2024 memberikan gambaran yang berharga bagi semua pihak.

"Kita semua sepakat bahwa layanan publik yang baik adalah bagian penting dari tugas dan tanggung jawab kita dalam memajukan sektor perhubungan laut," ujarnya.

Acara itu dihadiri 302 peserta dari enam unit kerja kantor pusat dan 296 unit pelaksana teknis (UPT). "Tugas dan tanggung jawab sebagai unit penyelenggara pelayanan publik telah diatur secara jelas, dan sudah nyata kita laksanakan dalam pelaksanaan layanan di bidang transportasi laut," ucap Lollan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement