REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya belum memikirkan apakah akan menjalankan peran oposisi terhadap pemerintahan periode 2024-2029. Sebab, partainya saat ini masih mencermati penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, PDIP dijelaskannya memiliki pengalaman sebagai oposisi selama 10 tahun di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di mana jika ada kebijakan yang tak memprioritaskan rakyat, PDIP akan menyampaikan sikapnya.
"Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat secara kolektif untuk kemajuan, didukung," ujar Hasto di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024).
"Tapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya," sambungnya.
Untuk saat ini, PDIP juga akan fokus dalam investigasi yang dilakukan oleh tim khusus yang akan dibentuk Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Tugas utamanya adalah menginvestigasi indikasi-indikasi kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Karena tahapan saat ini mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU, yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih," ujar Hasto.
Di lokasi yang sama, Ketua Umum Partai Hanura yang juga Dewan Pengarah TPN Ganjar-Mahfud, Oesman Sapta Odang (OSO) menanggapi ajakan rangkulan dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun tegasnya, kontestasi belumlah selesai sampai pengumuman resmi dari KPU.
"Yang dia rangkul itu jangan digoblokin ya. Jadi boleh saja merangkul, memberikan satu kenyataan-kenyataan yang benar merangkul untuk menyadarkan masyarakat," ujar OSO.
Ikuti Whatsapp Channel Republika