REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan melaporkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Capres nomor urut 2 itu dilaporkan soal pembelian Pesawat Jet Mirage 2000-5.
Dugaan korupsi dalam pembelian jet tempur itu disebut diselidiki lembaga antikorupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO). Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) selaku bagian dari Koalisi, Danang Widyoko mendorong KPK mengambil langkah strategis guna mendalami laporan Koalisi. Salah satunya menggandeng otoritas internasional.
"KPK harus mulai bergerak melakukan penyidikan kerja sama mengumpulkan informasi-informasi awal agar kemudian bisa ditingkatkan stratusnya menjadi penyidikan," kata Danang kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).
Danang optimistis KPK dapat mengusut laporan ini. Danang merasa KPK terbuka dengan informasi kasus korupsi di dunia internasional.
"Sebelumnya ada berbagai kasus di KPK yang ditangani yang informasinya dari kasus korupsi yang terungkap di luar negeri," ujar Danang.
Ketua Perhimpunan Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) yang juga bagian Koalisi, Julius Ibrani menyebut laporan ini diadukan ke KPK dengan lampiran bukti yang memadai. Julius meyakini data tersebut terbilang memadai sebagai landasan KPK.
"Cukup bagi pijakan KPK dalam mengusut sesuai dengan kewenangan," ujar Julius.
Julius juga tak ingin kasus ini menjadi politisasi terhadap tokoh tertentu karena hanya menyita tenaga dan pikiran saja. Julius berharap KPK dapat mengusut ini secara transparan dan adil demi penyelamatan anggaran negara.
"Ini kaitannya dengan anggara negara tentu untuk membuat masalah ini menjadi clear and clear, bukan menjadi perdebatan di ruang politik belaka," ucap Julius.
Julius pun membantah pelaporan Prabowo ke KPK ini sarat muatan politis. Julius mengklaim pelaporan ini didahului penelusuran panjang yang dilakukan Koalisi.
"Tidak ada urusannya dengan pemilu, tidak ada urusannya dengan kepentingan politik," ucap Julius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika