REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imparsial mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi I DPR menindaklanjuti skandal pengadaan pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar yang diduga melibatkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Dugaan korupsi dalam pembelian jet tempur itu dikabarkan diselidiki lembaga antikorupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO).
"Dengan adanya kabar kawan-kawan GRECO melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, semestinya KPK turun dan melakukan investigasi," kata peneliti Imparsial, Hussein Ahmad kepada wartawan di Jakarta dikutip Ahad (11/2/2024).
Dalam laporan Microsoft Network yang terbit di msn.com, Indonesia merencanakan pembelian 12 unit Mirage 2000-5 dari Qatar. Prabowo telah menunjuk perusahaan perantara dari Republik Ceko bernama Excalibur International untuk pengadaan pesawat bekas tersebut.
Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar 66 juta dolar AS per unit atau total 792 juta dolar AS untuk 12 unit pesawat. Padahal, harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran hanya berkisar antara 23 juta hingga 35 juta dolar AS.
Hussein mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa rencana pengadaan bermasalah. "Kemudian Kemenhan tetap lanjut. Kemudian yang kedua dari segi kebutuhan alutsista. Alutsista ini sudah tua dan dibeli melalui pihak broker," kata Hussein.
Tak hanya harganya yang diduga kemahalan, narasumber yang diwawancara msn.com menyatakan, pihak Qatar menawarkan cashback sebesar 7 persen dari kesepakatan pembelian pesawat tempur Mirrage 2000-5 kepada Prabowo. Nilainya sebesar 55,4 juta dolar AS atau sekitar Rp 865,1 miliar.
Hussein menilai rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas sangat janggal sejak awal. Semula pesawat tersebut pernah ditawarkan secara gratis ke Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, pemerintah Indonesia menolak persoalan biaya perawatan yang mahal dan butuh transfer kemampuan sebelum dioperasikan.
"Artinya, bukan sebagai kebutuhan kita pada saat itu. Lucunya, saat pesawat ini dijual, malah kita mau ambil. Nah, itu yang, menurut saya, tidak masuk akal," ucap Hussein.
Selain KPK, Hussein mendesak Komisi l DPR memanggil Prabowo untuk dimintai klarifikasi. Terlebih, muncul dugaan dana tersebut digunakan Prabowo untuk kampanye Pilpres 2024. Meskipun berstatus kader Golkar dan parpolnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran, Hussein berharap Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tegas terhadap Prabowo.
Pembelian pesawat usang oleh Kemenhan sebelumnya dipersoalkan capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kepada Prabowo dalam debat ketiga Pilpres 2024 pada Januari 2024. Keduanya sepakat pembelian pesawat untuk memperkuat pertahanan Indonesia tidak tepat dan potensial memunculkan beragam masalah, termasuk membuka celah korupsi dalam proses pengadaan.
Sebelumnya, Kemenhan sudah memastikan membatalkan rencana pembelian pesawat Mirage untuk TNI AU tersebut. Pun TKN Prabowo-Gibran juga membantah berita yang terbit di msn tentang Prabowo sedang diselidiki gara-gara pembelian pesawat buatan Prancis tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika