REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) Prabowo-Gibran, Bahlil Lahadalia menanggapi kritikan soal pembagian bantuan sosial (bansos) yang seharusnya diberikan untuk kepentingan yang mendapatkan. Bahlil pun mengingatkan agar pihak lain tak membatasi ruang gerak Presiden yang ingin berdekatan dengan rakyat.
Menurut Bahlil, cara kerja Presiden memang selalu turun ke lapangan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat penerima. Pemberian bansos secara langsung oleh Presiden pun disebutnya sudah dilakukan sejak lama.
"Tapi presiden jangan juga dibatasi ruang geraknya untuk bersentuhan dengan rakyat. Dan itu (bansos) terjadi sudah sejak lama. Nah mungkin presiden yang tidak bermaksud menyerahkan langsung seperti capres yang mengkritisi itu," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2024).
Ia pun menduga kemungkinan capres yang menyoroti soal gaya Presiden dalam membagikan bansos karena hanya ingin bekerja di atas meja dan tak mau terjun langsung ke lapangan.
"Itu mungkin capres yang maunya kerjanya di atas meja, gak mau ke lapangan. Pak Jokowi kan beda. Pak Jokowi kan mau di lapangan," ujarnya.
Bahlil mengaku heran mengapa gaya Presiden yang membagikan bansos secara langsung itu justru dipersoalkan. Karena itu, ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai paslon mana yang ingin melanjutkan penyaluran bansos dan mana yang tidak.
Terkait cara penyalurannya, ia juga tak mempermasalahkan jika bansos disalurkan oleh Presiden maupun menteri. Ia pun menyarankan agar Menteri Sosial Tri Rismaharini yang juga merupakan kader PDIP juga menyalurkannya kepada masyarakat.
"Bansos ini kan bukan baru sekarang. Seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa teknik metodologi pembagiannya apakah mau diberikan oleh presiden, apakah mau dibagikan menteri monggo-monggo saja gak ada masalah," lanjut dia.
Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyentil mengenai pembagian bantuan sosial (bansos) dalam pemaparan yang disampaikan di debat terakhir Pilpres 2024. Anies mengingatkan, bansos dibagikan bukan untuk kepentingan yang memberikan.
Dalam debat pamungkas bertemakan kesehatan, pendidikan, hingga inklusi itu, Anies menyampaikan bahwa yang diinginkan oleh rakyat adalah hidup sehat, diberi pertolongan cepat saat sakit, tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau serta keluarga sejahtera karena upahnya layak.
"Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi kepentingan yang diberi. Dan warga negara bangga dengan negaranya karena dijaga budaya dan etikanya dijaga tinggi," kata Anies dalam debat di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad (4/2/2024) malam WIB.
Anies menekankan soal keadilan dan persatuan dibutuhkan oleh rakyat. Dia menuturkan perlunya upaya menyejahterakan rakyat dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, bukan pribadi, golongan, ataupun keluarga.
"Ketika menjalankan amanat, maka kami akan menjalankan prinsip ngadek sacekna nilas saplasna, konsisten ucapan dan perbuatan menjunjung kejujuran dan kearifan," tutur gubernur DKI periode 2017-2022 itu.
Selain itu, Anies juga menyinggung perihal ketimpangan atau ketidaksetaraan ekonomi yang terjadi di Tanah Air. "Bila butuh diberikan bansos plus bukan bansos untuk kepentingaan yang memberi, tapi untuk kepentingan orang yang diberi," kata Anies.
Selain itu, Anies juga menyindir hanya segelintir orang yang menguasai perekonomian. Sementara itu sekitar 45 juta orang masih belum memiliki pekerjaan yang layak. Sehingga, kata dia, fenomena ketimpangan yang saat ini terjadi sangat membahayakan.
"45 juta orang belum kerja layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang belum punya jaminan sosial. Bicara pendidikan jauh dari kota terpencil. Masa depan suram, kemampuan tinggi kesempatan tidak ada," ucap Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika