Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali termasuk yang melaporkan Arya Wedakarna (AWK) ke Polda Bali dan BK DPD. Ketua Bidang Hukum MUI Bali, Agus Samijaya di Kota Denpasar, Jumat (19/1/2024), mengaku diperiksa DPD yang dipimpin Made Mangku Pastika. Dia menjelaskan, dalam pemeriksaan, dibahas aduan MUI Bali terkait video pertemuan AWK dengan Kanwil Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai yang sempat viral.

Agus menilai, video itu bermuatan ujaran kebencian mengandung SARA, dan untuk mendukung laporan, telah dilampirkan tiga bukti pendukung. Bukti tersebut berupa tanggapan dan pendapat hukum dari MUI Bali, bukti-bukti berupa unggahan dari Arya Wedakarna, dan rekapan dari rekaman siaran langsung saat rapat dengar pendapat antara anggota Komite I DPD RI tersebut bersama Bea Cukai Bandara Gusti Ngurah Rai sepanjang 49 menit.

"Jadi untuk menafsirkan sebuah kalimat itu tidak lepas dalam konteksnya. Saat itu kalau kita lihat dari 49 menit video kan dia (AWK) katakan soal 'apa agama sampean, apakah agama sampean tidak mengajari’ itu kan sudah mencoba membingkai bahwa agama saya mengajarkan itu dan agama kamu tidak," ujar Agus.

"Kemudian berulang-ulang mengatakan 'kamu pendatang dan kami pribumi' menurut saya itu dikotomi bahasa yang membentur-benturkan orang Bali dan luar," ucap Agus menegaskan.

Kepada pimpinan BK DPR RI, MUI Bali juga menyampaikan, mereka turut bangga jika petugas depan (front liner) di bandara adalah gadis Bali. Namun, ketika menyentuh politik identitas seperti mengatakan 'tidak mau orang yang pakai penutup kepala tidak jelas this is not Middle East', maka mereka menafsirkan ucapan AWK sebagai bentuk kebencian.

"Dia mengatakan yang dimaksud penutup tidak jelas itu topi bukan hijab, memangnya di rapat itu ada yang pakai topi, kan tidak ada, yang ada di sana Kakanwil Bea Cukai Bandara Ngurah Rai yang baru, ibu-ibu yang kebetulan muslimah pakai hijab, dan pandangan matanya (AWK) menurut keterangan diarahkan ke kakanwil dengan nada marah-marah, kami sudah koordinasi," kata Agus.