REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Demokrasi dinilai sesuatu yang harus terus diperjuangkan, karena bukan sebagai sesuatu yang terberi (taken for granted). Semangat inilah yang muncul kegiatan Forum Demokrasi yang diselenggarakan oleh FISIP UI bersama AWCPH UI dan Yayasan Bani Abdurrahman Wahid pada Rabu (31/1/2024).
Forum yang mengambil tema Refleksi Masa Depan Demokrasi Indonesia menghadirkan Dekan FISIP UI Prof Dr Semiarto Aji Purwanto, Dewan Pengarah Gardu Pemilu Anita Wahid, dan Dewan Pembina PERLUDEM Titi Anggraini.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Auditorium Mochtar Riady FISIP UI ini, para pembicara menyampaikan berbagai refleksi mengenai perjalanan demokrasi Indonesia hingga hari ini, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
“Pemilu 2024 di Indonesia adalah pemilu terbesar yang dilaksanakan serentak dalam satu hari dengan tingkat kerumitan teknis paling tinggi di dunia," kata Titi Anggraini.
Pembina PERLUDEM ini juga melanjutkan dengan mengingatkan bahwa berbagai indikator global yang mencoba mengukur situasi demokrasi menunjukkan bahwa memang terjadi penurunan nilai Indonesia.
“Tahun 2024 adalah persimpangan yang akan menentukan masa depan demokrasi kita," ujarnya.
Anita Wahid yang tampil sebagai pembicara kedua menegaskan bahwa memang kondisi demokrasi Indonesia belum pernah ideal. Namun, polarisasi politik dalam beberapa periode terakhir membuat situasinya memburuk. Ia mencontohkan bagaimana narasi Taliban digunakan untuk melemahkan KPK.
"Begitu KPK, institusi yang mendapat dukungan terkuat dari publik bisa dilemahkan, berbagai inisiatif yang tidak demokratis dapat didorong dengan mulus," kata Anita.
Antropolog yang juga Dekan FISIP UI itu mengingatkan, upaya membumikan demokrasi harus ditopang oleh pemahaman yang baik tentang tradisi politik lokal di Indonesia yang beragam.
“Ada keragaman budaya politik yang membuat demokrasi tidak dipahami secara sama dalam praktiknya," ujarnya.
Forum Demokrasi menjadi wadah berefleksi untuk merenung, berdiskusi, serta menyusun langkah-langkah konkrit dan rekomendasi membangun demokrasi Indonesia yang berkualitas. Dengan keteladanan yang dicontohkan oleh Gus Dur, sang parrhesiast, kedewasaan demokrasi Indonesia dapat terpenuhi dengan sikap keberanian memegang teguh nilai-nilai demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat.
Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Abdul Gofur berharap kegiatan ini dapat memberikan edukasi terkait demokrasi, pluralisme dan toleransi. Kontribusi yang diberikan adalah membuka cara pandang pemerintah terkait kebutuhan demokrasi yang berubah dibandingkan dengan demokrasi tempo dulu.
Kegiatan “FORUM DEMOKRASI: Refleksi Masa Depan Demokrasi Indonesia” ini diselenggarakan oleh Yayasan Bani Abdurrahman Wahid (YBAW) bersama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), dan Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia (AWCPH UI).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
