REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah telah mempolitisasi penyaluran program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, menjelang hari pencoblosan. Ia menegaskan, berbagai bansos yang disalurkan kepada masyarakat itu sudah mulai dilakukan sejak tahun sebelumnya.
“Oh udah dari dulu. Ini kan sudah dari September,” kata Jokowi usai menghadiri Kongres GP Ansor di Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
Terkait bansos pangan yang terus menerus dibagikannya dalam satu bulan terakhir, Jokowi menjelaskan bahwa bansos beras disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga yang juga terjadi di seluruh negara.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga ingin memperkuat daya beli masyarakat. Bantuan pangan beras itu sendiri, menurutnya sudah disalurkan sejak September 2023 lalu. Sedangkan bantuan El Nino diberikan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak dari kemarau panjang.
“Kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah, dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada El Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” jelas dia.
Terkait BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp 200 ribu, Jokowi mengatakan bahwa penyaluran bantuan tersebut sudah disetujui oleh DPR. Ia menegaskan, penyaluran bantuan tersebut tidak dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah sendiri.
“Iya, itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita nggak seperti itu,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan.
Bantuan ini akan diberikan selama periode Januari-Maret 2024. Menurut Airlangga, bantuan yang diberikan untuk menggantikan program bantuan EL Nino ini akan mulai dicairkan pada Februari 2024.
“Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama diberikan Februari yang besarnya Rp 200 ribu per bulan,” kata Airlangga, Senin (29/1/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
