REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar turut memberikan tanggapannya soal suasana di dalam rapat kabinet yang dikabarkan semakin tidak nyaman dan tidak kondusif. Menurut Siti, suasana kerja saat rapat kabinet yang juga dihadiri oleh semua menteri dan lembaga negara masih berlangsung biasa-biasa saja.
“Kalau dari saya biasa saja,” kata Siti saat dihubungi Republika, Rabu (31/1/2024).
Kader dari Partai Nasdem itu menjelaskan, berbagai interaksi dan komunikasi dengan para menteri lainnya juga masih berjalan seperti biasa.
“Interaksi dan telponan untuk kerjaan selain rapat-rapat di kabinet juga berlangsung biasa saja. Saya dengan Menteri PUPR, Menhub, Menteri ESDM, Mentan, dll. Tidak ada yang berubah,” ujar dia.
Selain itu, Siti juga mengaku tidak ada perubahan suasana dalam rapat. Pun dia juga menyebut tidak ada pengetatan pemeriksaan menteri saat akan rapat kabinet. Hal ini disampaikannya menanggapi testimoni Menteri Sosial Tri Rismaharini yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.
“Tidak ada juga saya merasakan ada hal-hal baru seperti yang diperketat, saya tidak tau apa yang dimaksud, yang saya rasakan berjalan biasa saja,” kata Siti.
Kendati demikian, Siti mengaku tidak sering bertemu dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rapat. Karena tidak banyak program Kementerian LHK yang bersinggungan dengan Kementerian Sosial.
“Saya memang tidak banyak rapat kabinet yang bareng Mensos karena porto polionya nggak banyak persinggungan,” ujarnya.
Isu mengenai suasana kabinet yang mulai tidak nyaman ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Hasto menyampaikan, berdasarkan testimoni dari Mensos Tri Rismaharini, pelaksanaan rapat kabinet pun sekarang diperketat dan dilakukan semua pemeriksaan.
"Ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma, sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat aja diperiksanya waduh udah berlebihan," ujar Hasto.
Selain itu, ia melihat adanya fragmentasi antara para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut terjadi karena pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
