REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Febrian Fachri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini mengeluarkan pernyataan yang memicu pro dan kontra di media sosial terkait pilpres. Menurut Jokowi, seorang presiden boleh berkampanye pada saat pemilu seperti sekarang ini, dan juga boleh memihak.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai, pernyataan Jokowi itu sebagai sinyal bahwa dirinya siap 'turun gunung' ikut mengkampanyekan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ujang, memang tidak ada aturan yang melarang presiden berpihak dan ikut berkampanye.
"Secara psikologis di situlah kepentingan personal dengan kepentingan sebagai presiden berkecamuk. Di satu sisi harus memenangkan anaknya. Di satu sisi publik ingin presiden menunjukkan jiwa negarawan. Saya melihat presiden akan turun gunung untuk menaikkan elektabilitas Prabowo-Gibran," kata Ujang, kepada Republika, Rabu (24/1/2024).
Sejak awal menurut Ujang, sulit bagi presiden Jokowi untuk netral di Pemilu 2024 ini. Karena yang ikut kontestasi salah satunya adalah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Di mana Jokowi tentu ingin memenangkan Gibran untuk melanjutkan legacy kekuasaannya.
"Pertarungan batin Pak Jokowi sekarang adalah antara kepentingan pribadi dan jabatannya sebagai presiden," ucap Ujang.
Sementara, menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, sudah bukan rahasia lagi kalau Presiden Jokowi mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Menurutnya, gerak gerik Jokowi akhir-akhir ini mengindikasikan bahwa dirinya menjadi aktor di balik layar memberikan dukungan penuh kepada Prabowo-Gibran.
"Bagi saya sederhana saja, Pak Jokowi kalau mau berpihak tidak usah lagi beri kode-kode. Langsung saja. Saya rasa semua orang sudah tahu," kata Aditya, Rabu (24/1/2024).
Aditya mengatakan memang tidak ada aturan yang mengharuskan seorang presiden netral dalam pemilu. Tapi yang ditakutkan publik kata dia adalah presiden dapat memanfaatkan fasilitas dan sumber daya milik negara untuk mengarahkan dukungan kepada pasangan yang dia inginkan.
"Orang pasti bertanya-tanya soal itu. Soal memanfaatkan fasilitas negara, mengambil kebijakan yang menguntungkan kubu tertentu saja," ujar Aditya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika