Charta Politika Indonesia menyampaikan, 63 persen masyarakat tidak setuju dengan adanya politik dinasti di Indonesia. Sedangkan yang setuju hanya 20,2 persen.

"Terjadi penolakan besar-besaran politik dinasti. Di masyarakat tidak setuju politik dinasti di Indonesia," kata peneliti Charta Politika Indonesia, Nachrudin saat paparan secara daring di Jakarta, Ahad (21/1/2024).

Nachrudin menjelaskan ,masyarakat tidak setuju dengan politik dinasti di Indonesia karena dapat menghambat demokrasi. Dari indikasi itu, lanjut dia, sekitar 46,9 persen masyarakat cemas dengan adanya politik dinasti.

Sisanya 37,7 persen lagi mengatakan tidak cemas. "Ada penurunan, dari penolakan dan kecemasan. Penolakan ini belum 100 persen diketahui implementasinya oleh masyarakat," ucap Nachrudin.

Survei terbaru Charta Politika juga mengungkap 63,5 persen masyarakat Indonesia setuju pembangunan Ibu kota Negara (IKN). Yang tidak setuju sebanyak 29,3 persen.

Menurut Nachrudin, 35,5 persen masyarakat ingin pembangunan IKN dipercepat, 27 persen masyarakat ingin IKN dievaluasi mempertimbangkan kebutuhan perioritas masyarakat, dan 17,6 persen masyarakat setuju IKN dilanjutkan, tapi tidak boleh menggunakan APBN. Dan ada 12,6 persen masyarakat ingin IKN dibatalkan.

"Karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan," ucap Nachrudin. Survei terbaru Charta Politika dilaksanakan pada rentang 4-11 Januari 2024 terhadap 1.200 responden. Survei memakai metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka dengan margin of error 2,82 persen.

Survei terbaru Charta Politika menunjukkan elektabilitas pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama 42,2 persen. Di urutan kedua adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan 28 persen dan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di angka 26,7 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika