REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024. Dalam pidato di rapat paripurna, ia mengatakan bahwa Indonesia akan menggelar pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ia menegaskan, kedaulatan berada di tangan rakyat. Termasuk kedaulatan melalui pemilu, wadah rakyat memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif untuk periode 2024-2029.
"Pemilu bukanlah hanya perebutan kekuasaan negara secara konstitusional bagi partai politik, akan tetapi adalah hak rakyat untuk dapat hidup lebih baik, lebih mudah, dan sejahtera," ujar Puan dalam rapat paripurna ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (16/1/2024).
Ia melanjutkan, pemilu merupakan kesempatan bagi para calon anggota legislatif (caleg) untuk dapat mengangkat harkat dan martabat rakyat. Pemilu adalah jalan untuk memiliki hidup lebih nyaman dan sejahtera.
"Rakyat dalam menjalankan kedaulatannya menggunakan hak pilih, harus dijamin bahwa hak rakyat tersebut dilaksanakan dengan bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hak rakyat tersebut tidak boleh dihalang-halangi, ditekan, dimanipulasi," ujar Puan.
Di samping itu, ia mengingatkan kepada semua lembaga negara untuk menjalankan komitmen yang sama. Khususnya dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil. Kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis," ujar Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
