REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- BPJS Kesehatan menggandeng Badan Kerja Sama Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat-Ilmu Kedokteran Pencegahan-Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran se Indonesia (BKS IKM-IKP-IKK-FKI) untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi dokter di bidang pembiayaan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal, menegaskan kerja sama ini tercipta karena dokter dengan penguasaan kompetensi yang paripurna akan menjadi katalisator peningkatan mutu layanan kesehatan dalam pelaksanaan Program JKN.
Afdal menuturkan, peningkatan mutu layanan ini mencakup dimensi mutu yang meliputi aspek medis seperti technical, interpersonal dan outcome serta aspek yang tidak kalah penting yakni aspek non medis yang terdiri dari servicescapes, accessibility dan responsiveness.
“Aspek non teknis juga penting karena ada saatnya dokter juga akan menjadi pasien, sebagai pasien kecenderungan kita ingin didengar dan diperhatikan, ingin mendapatkan layanan terbaik dan mengharapkan kepedulian serta keramahan melalui ketulusan human touch,” ujar Afdal saat memberi Kuliah Tamu BKS IKM-IKP-IKK-FKI Regional 6 di Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat (12/1/2024), dalam siaran persnya.
Afdal menambahkan, dokter wajib menghadirkan rasa dan melayani dengan hati melalui kemampuan serta kemauan. Menurutnya kemampuan dan kemampuan harus selalu berkelindan, sangat penting dimiliki oleh setiap tenaga medis.
“Semua bisa dilakukan melalui AI (Artificial Intelligence), tapi satu hal yang tidak bisa gantikan kita secara personal, itulah human touch yang terimplementasi melalui rasa kemanusiaan. Ini hal yang paling mendasar yang tidak ada dalam perkembangan teknologi,” ungkapnya.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, saat ini sudah 95,75 persen penduduk Indonesia menjadi peserta JKN, untuk itu Afdal berharap agar seluruh tenaga medis wajib menguasai literasi pengetahuan tentang pembiayaan kesehatan Program JKN secara komprehensif agar kemampuan dan kemauan dapat selaras.
“Kami juga berharap dalam pemerataan pelayanan kesehatan, akan banyak lagi dokter-dokter muda yang bersedia bertugas di wilayah perifer demi tercapainya ekuitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, Afdal juga memaparkan tentang tiga poin penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Pertama, memastikan semua penduduk memiliki akses. Kedua, tidak ada isu tentang masalah biaya, selanjutnya yang ketiga adalah tentang kualitas layanan yang harus bermutu.
“Akan menjadi percuma jika suatu wilayah telah memiliki dokter, memiliki peralatan dan obat-obatan tapi masyarakatnya tidak mampu mengakses layanan kesehatan karena keterbatasan biaya. Maka dari itulah Program JKN hadir untuk menjembatani pembiayaan kesehatan secara gotong-royong. Dan pemahaman dokter tentang pembiayaan tersebut diharapkan dapat mereduksi risiko tersebut," pungkasnya.
Ketua Pusat BKS IKM-IKP-IKK-FKI, Febri Endra Budi Setyawan menyatakan komitmennya dalam bersinergi terkait dengan pengembangan kompetensi dokter di bidang pembiayaan kesehatan. Ia juga berencana akan mengembangkan kerja sama ini di seluruh wilayah Indonesia.
“Saya sangat mengapresiasi kerja sama ini dan sudah tidak sabar ingin menandatangani (mengimplementasikan) perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tujuannya sama untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita bersinergi, agar pelayanan BPJS Kesehatan dalam Program JKN yang backbonenya adalah pelayanan promotif dan preventif di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer) semakin kuat,” ungkap Febri.
Febri mengungkapkan untuk daerah Jawa Timur ia telah membuat analisa agar tenaga medis di Puskesmas lebih terarah dalam mengembangkan program promotif dan preventif. Hasil analisa menyatakan bahwa di Puskesmas tempat ia bertugas telah ditemukan akar masalah dan solusinya.
Dari hal tersebut, Febri mengajak masing-masing wilayah untuk melakukan analisa agar dapat mengembangkan layanan dan mendapatkan solusi bagaimana meningkatkan layanan promotif dan preventif.
Ketua Dewan Pengawas, Abdul Kadir yang turut hadir dalam kegiatan menyampaikan pesan kepada seluruh peserta kuliah umum agar sedapat mungkin meningkatkan literasi tentang Program JKN. Ia sangat berharap agar kurikulum tentang pembiayaan kesehatan bisa masuk ke dalam mata kuliah di fakultas kedokteran Indonesia.
“Ini bisa menjadi inisiasi masuk kurikulum, sehingga kita semua paham, tidak lagi ragu dan bertanya-tanya tentang JKN dan BPJS Kesehatan. Karena banyak peraturan dalam Program JKN yang diterbitkan, kita kadang kurang paham khususnya dalam hal pola pembiayaan INA CBG’s yang sudah ditentukan tarifnya sebelum tindakan dilakukan,” ungkapnya.
Abdul Kadir sepakat dengan Ketua Pusat BKS IKM-IKP-IKK-FKI, Febri terkait pelayanan kesehatan harus fokus pada promotif dan preventif. Ia berharap sebisa mungkin FKTP memberikan pelayanan paripurna yang diawali dari pengembangan kompetensi dokter-dokter di FKTP yang meliputi pusksesmas, klinik pratama dan dokter praktik perorangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika