REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah pimpinan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjadi salah satu yang terbesar mendapat alokasi anggaran dari APBN 2024, yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Ekonom Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna menyoroti kenaikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang terbilang besar. Menurut dia, kenaikan anggaran itu jelas tidak sensitif.

"Tidaklah arif jika mitigasi kebijakannya adalah jor-joran dalam peningkatkan anggaran infrastruktur dan pertahanan dan keamanaan terutama anggaran penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Ini kebijakan yang tidak sensistif," ujar Mukhaer dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Dalam APBN 2024, Kementerian PUPR mendapat kucuran anggaran Rp 147,37 triliun, disusul Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp 139,27 triliun, Polri Rp 117,41 triliun, Kemendikbudristek Rp 98,99 triliun, Kemenkes Rp 90,48 triliun, Kemensos Rp 79,21 triliun, dan Kemenag Rp 74,07 triliun.

Khusus alokasi Kemenhan memperoleh kenaikan tertinggi. Bahkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati sempat mengungkapkan, kenaikan itu karena ada perubahan alokasi anggaran yang untuk belanja alutsista dari utang luar negeri menjadi 25 miliar dolar AS pada 2024 atau naik sekitar Rp 65 triliun .

Mukhaer menilai, anggaran infrastruktur, terutama untuk pembangunan jalan tol harus dimoratorium terlebih dahulu. Menurut dia, alokasi untuk pembangunan dan pertahanan perlu ditinjau ulang agar bisa lebih mengutamakan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

"Kalau pun anggaran infrastruktur mau dilanjutkan, maka infrastruktur aliran sungai dan danau, pelabuhan laut, bendungan atau pengairan tetap lanjut dengan selektif. Karena menyangkut nasib ekonomi rakyat, terutama kaitan ketahanan pangan," ucap rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tersebut

Mukhaer yang juga Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AFEB-PTM) juga menyayangkan mengapa belanja alutsista pada 2024 naik drastis. Dia mendorong agar alokasi itu bisa ditekan demi keadilan.

"Khawatir peningkatan anggaran ini tersandera pada conflict of interest pada kandidat pasangan calon presiden dan cawapres tertentu. Jika kedua mata anggaran itu didongrak, apalagi jika menggunakan kekuatan utang luar negeri, saya kira kebijakan itu tidak elok. Harus dihentikan," ucap Mukhaer.

Dia mendorong agar anggaran lebih banyak diprioritas pada upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan keadilan sosial. Hal itu jelas relevan dengan tujuan bangsa yang termaktub dalam konstitusi RI.

Karena itu, menurut Mukhaer, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis pangan, migas, konflik geoekonomi dan politik, serta tergerusnya daya beli masyarakat dunia, sudah pasti multiplier effect-nya terasa di Tanah Air. "Pasti tingkat kemiskinan dan pengangguran bakal meroket," ujar Mukhaer.

Ikuti Whatsapp Channel Republika