REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Visi Polri Presisi yang digaungkan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo saat pertama kali menjabat bukanlah slogan semata. Dengan kerjasama seluruh jajaran Polri, visi itu diwujudkan. Tahun 2023 ini, buah kerja keras itu menuai hasil. Tak hanya satu aspek bidang kerja Polri, tapi hampir di semua aspek.
Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi kinerja Polri tahun 2023. Menurut Simon, sapaan akrabnya, keberhasilan kepolisian ini tidak terlepas dari kepemimpinan yang kuat dan arahan Presiden yang jelas dan lugas. Kejelian Kapolri dalam menempatkan orang secara proporsional merupakan salah satu kunci keberhasilan Polri Presisi 2023.
“Arah kepemimpinan yang jelas bagi institusi kepolisian ini penting untuk memandu seluruh anggota dalam satu barisan, sehingga semua polisi di lapangan memiliki komitmen, perasaan, dan aksi yang terkoordinir dan saling mengisi satu sama lain,” kata Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal itu.
Menurut Simon, capaian Polri Presisi 2023 ini sangat signifikan. Dalam catatannya, penanganan kasus dan pengungkapan aset dari kejahatan penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan kriminalitas terhadap perempuan dan anak menjawab keresahan masyarakat saat ini. Pasalnya, tiga jenis kejahatan tersebut berdampak langsung terhadap generasi muda. Ketiga kejahatan ini fundamental dalam merusak generasi bangsa, sehingga tepat langkah Polri untuk memprioritaskan penanganannya pada ketiganya. “Inilah yang membuat masyarakat merasa puas” kata Simon.
Sementara di sisi pelayanan masyarakat, Polri cukup maksimal. Terutama pelayanan terkait perjalanan dan kendaraan. Penggunaan teknologi ETLE (elektronik tilang) bukan untuk mengikuti tren semata, tetapi ada target dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu penurunan angka kecelakaan di jalan raya. Bagi Simon, upaya ini cukup strategis dan efektif mengontrol perilaku ketertiban masyarakat di jalan raya sehingga tingkat kecelakaan kita dilaporkan mengalami penurunan tahun ini.
Melalui pelayanan masyarakat pula Polri berusaha menaikkan kepercayaan publik. Program pengaduan masyarakat masyarakat hingga tingkat kampung tampaknya cukup efektif dalam membangun komunikasi publik yang lebih membumi. Polisi yang dicitrakan buruk di media sosial oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab dijawab langsung dengan turun lapangan.
“Strategi ini memang membutuhkan effort lebih dan jawaban konkrit dari kepolisian, tetapi terbukti efektif. Karena efek kehadiran di masyarakat itu dampaknya lebih nyata,” kata Simon. Simon memberikan contoh, bagaimana Polri merubah sistem pembuatan surat izin mengemudi (SIM) berbasis masukan dan pengaduan dari masyarakat ini. Penanganan sejumlah oknum polisi yang lalai dan melanggar dalam tugas juga tidak terlepas dari keberhasilan dalam program ini.
Simon mengapresiasi inisiatif Kapolri memberikan Hoegeng Award untuk memberikan motivasi kepada seluruh Anggota Polri dengan sosok teladan di kepolisian. “Bagaimanapun sosok teladan itu dibutuhkan di institusi manapun sebagai role model bagi polisi yang bertugas,” kata Simon.
Terkait netralitas Polri pada Pemilu 2024, komitmen Polri dalam hal ini tidak main-main. Menurut Simon, tidak mungkin kepercayaan publik yang dibangun susah-susah dalam dua tahun terakhir ini dileburkan oleh persoalan netralitas. Terlebih, kepatuhan kepada negara yang diejawantahkan dalam undang-undang bersifat mutlak bagi seluruh abdi negara.
Namun demikian, sebagai analis, Simon merekomendasikan Polri untuk tetap mempertahankan keterbukaan bagi Polri. Keterbukaan ini meliputi kebijakan, penanganan kasus, transparansi, dan laporan publik. “Visi Polri Presisi memberikan landasan yang kuat untuk membangun Polri yang lebih tangguh di masa yang akan datang menuju Indonesia Emas 2045,” kata Simon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika