Kamis 07 Dec 2023 13:30 WIB

Seloroh Ganjar Jika Jadi Presiden: Janji Percepat Pembangunan IKN

Ganjar Pranowo menjadi capres pertama yang mengunjungi IKN.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Erik Purnama Putra
Calon presiden (capres) nomor 3, Ganjar Pranowo mengunjungi titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Calon presiden (capres) nomor 3, Ganjar Pranowo mengunjungi titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres) pertama yang mengunjungi ibu kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Dalam kunjungannya tersebut, ia melihat keseriusan pemerintah dalam mendesain dan merencanakan pembangunan IKN.

Apalagi, ia memandang, pembangunan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Sehingga, Ganjar berpandangan, kalau bisa pembangunan IKN yang bakal menggantikan Jakarta lebih cepat dieksekusi.

"Kalau kita mau mencapai visi itu, apa yang sudah didesain, digambar, tugas kita adalah melaksanakan dan mengeksekusi. Maka, kalau perlu eksekusinya kita percepat," ujar Ganjar di Titik Nol Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis.

Jika terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ganjar memastikan akan berkantor di IKN. Untuk mewujudkannya, ia butuh kerja sama dan dukungan dari semua elemen bangsa.

"Jadi, sebuah konsep yang menurut saya mendekati sempurna dan kalau itu didukung oleh semuanya akan ada wow effect, yang bisa didapatkan bangsa Indonesia," ujar gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 tersebut.

Dia menilai, pemerintah sudah menyiapkan desain besar pemindahan dan pambangunan IKN dari Jakarta ke Nusantara. Di dalamnya membutuhkan partisipasi semua elemen bangsa. "Inilah kota masa depan yang di desain menjadi mimpi, modernitas kemajuan peradaban sekaligus bagaimana kita bicara mimpi-mimpi anak bangsa," kata Ganjar.

Pemerintah pusat telah mengundangkan UU IKN yang direvisi pada pertengahan 2023. Salah satu poin revisinya adalah jaminan keberlanjutan terhadap persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur.

"Latar belakang perubahan didasarkan pada pemberian jaminan keberlanjutan pada investor bahwa kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota harus tetap dan terus dilakukan sampai dengan tujuan pemindahan ibu kota negara tercapai," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2023).

Capres pertama kunjungi IKN...

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement