Ia mengatakan pengadaan sepeda motor dinas untuk lurah dan berbagai barang rumah tangga lainnya bersumber pada Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah (ABPD) Perubahan Kota Semarang 2023. Selain itu, kata dia, faktor "Kota Atlas", sebutan Kota Semarang, tidak mengalami defisit selama dua tahun terakhir membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mengatur keuangan yang lebih fleksibel.
"Jadi, mana-mana yang harus efisien, prioritas dan sebagainya sehingga pada saat akhir pembahasan APBD perubahan dari tim TAPD melihat ada anggaran-anggaran yang bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, salah satunya sepeda motor," katanya.
Ita mengajak masyarakat terus mengawal dan mengawasi langkah atau kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang, seraya memastikan bahwa pengadaan sepeda motor dinas lurah dilakukan secara transparan dan dapat dipantau melalui e-Katalog.
"Maaf kalau kemarin membuat orang bertanya-tanya. Proses-prosesnya monggo panjenengan bisa lihat di e-Katalog. Jadi, tidak ada lagi istilahnya 'nempil'," ujarnya.
Diketahui, bertepatan dengan upacara peringatan Hari Korpri Ke-52 di Lapangan Simpang Lima Semarang, Rabu (29/11/2023), Pemkot Semarang membagikan inventaris kendaraan sepeda motor baru Honda Vario 160 kepada 177 lurah. Kendaraan dinas baru itu menggantikan motor inventaris lama, yakni Honda Revo keluaran tahun 2014, dan saat itu Wali Kota Semarang menyebutkan total anggaran untuk pengadaan sepeda motor itu Rp8 miliar.
Polemik kemudian muncul di media sosial ketika warganet mengalkulasi harga sepeda motor dikalikan jumlah seluruh lurah ternyata tidak sampai Rp8 miliar sehingga memunculkan berbagai komentar negatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
